Bongkah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti dua menteri dari PDI Perjuangan dengan sosok yang dekat dengan Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto. Perombakan kabinet ini dinilai sarat nuansa politis dan untuk mengamankan posisi Jokowi pasca lengser dua bulan lagi.
Dalam perombakan (reshuffle) ini, Presiden Jokowi menambahkan dua orang dekat dalam kabinet. Di sisi lain, ada dua menteri dari PDIP yang tergusur yakni Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.
Yasonna Laoly digantikan politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Supratman sebelumya menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI pada periode 2019-2024.
Sedangkan jabatan Arifin Tasrif digeser oleh Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil yang dikenal orang kepercayaan Prabowo Subianto sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Posisi Bahlil sebelumnya digantikan oleh Rosan Roeslani, pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia juga menjadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Selain itu, Jokowi menambah kursi untuk jabatan wakil menteri komunikasi dan informatika diserahkan kepada politisi Gerindra lainnya, Angga Raka Prabowo. Dalam Pilpres 2024, Angga adalah Direktur Media Prabowo-Gibran.
“Ini reshuffle yang nuansanya lebih ke arah politik, bukan profesionalisme. Ada kepentingan terkait transisi, kelanjutan kekuasaan,” kata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, Senin (19/8/2024).
Tidak Ada Parameter Jelas Pergantian Menteri
Firman menilai, nuansa politis sangat kental terlihat karena tidak ada parameter yang jelas dalam perombakan kabinet ini. Menurut dia, seorang menteri patut diganti jika memang melakukan kesalahan yang fatal atau tidak bisa menjalankan visi-misi dan program presiden.
“Tapi beberapa menteri (yang dicopot) itu tidak menonjol kesalahannya, jadi sekali lagi, ini kepentingan politik,” tandas Firman.
Selain itu, perombakan menteri ini dilakukan hanya dua bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi yang akan digantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Firman melihat, tidak ada alasan yang benar-benar urgen sehingga kepala pemerintahan harus melakukan reshufle kabinet, selain politik transaksional yang terlihat mencolok.
“Jokowi ingin menanam jasa atau investasi politik untuk pemerintahan selanjutnya. Karena yang dikhawatirkan oleh Jokowi tampaknya adalah bagaimana kalau dia ditinggalkan oleh Prabowo,” ulasnya.
Nuansa politis untuk mengamankan keberlanjutan kekuasaan juga terlihat dari semakin banyaknya orang-orang dekat dan pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 yang mengisi posisi menteri. Hal ini, menurut Firman, mencerminkan bahwa Jokowi ingin mengukuhkan keberlanjutan pemerintahannya dengan rezim Prabowo-Gibran nanti.
Diketahui sebelumnya, pada Juli 2024, Jokowi memberi jabatan kepada dua politisi Gerindra, yakni Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan dan Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian.
Di sisi lain, Firman mengatakan reshuffle ini semakin menegaskan kian renggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP, partai yang membesarkan namanya sejak 2004. Hal itu, menurut dia, semakin menguatkan argumen bahwa, Jokowi dan PDIP sudah tidak bisa berjalan seiring lagi.
“Ibarat kata, ‘Kita sudah dalam posisi bersaing, tidak bisa sejalan lagi’,” ujar Firman. (bid)
