Bongkah.id – Pemerintah sedang membuka jalan lebih lebar bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk berkembang dan maju. Tak lama lagi, UMKM bakal bisa ikut serta dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rencana itu diajukan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tetem Masduki saat melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto. Teten meminta LKPP mau mengikutsertakan UMKM dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
“Untuk belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga yang memiliki potensi sekitar Rp 700 triliun bisa memprioritaskan produk UMKM,” kata Teten Masduki di kantornya, Jakarta, pada Rabu, (17/6/2020).
Teten mengatakan, harapan tersebut tak akan lama lagi bisa terwujud. Berikutnya, Kementerian bersama LKPP menyiapkan jalan agar UMKM bisa masuk ke sistem lelang belanja barang dan jasa pemerintah.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian atau Lembaga pada produk UMKM. Ini menjadi momen terbaik untuk menggairahkan kembali perekonomian di tengah pandemi melalui peran UMKM,” cetus Teten.
Pihaknya optimis perekonomian Indonesia akan terbantu lewat produk dalam negeri. Teten lalu mengulas, data pemerintah menyebutkan jumlah pelaku UMKM naik 36 persen di e-commerce atau platform digital.
“Saya minta kepada Pak Roni supaya ada halaman khusus (di platform LKPP). Presiden yang meminta saya memantau market juga memberikan respons luar biasa atas usulan ini,” ujarnya.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menilai, peningkatan penetrasi pasar pada usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa menjadi katalis dalam penyelamatan sektor ini dari dampak pandemi Covid-19. Akses pasar yang lebih besar dapat tercapai dengan menjembatani bisnis UMKM dengan usaha skala besar.
Menurutnya, jembatan tersebut sejatinya telah dibangun dengan keikutsertaan UMKM pada marketplacedigital. Kendati demikian, dia mencatat jumlah UMKM yang telah merambah marketplace baru mencapai 13 persen.
“UMKM yang bergabung dengan marketplace mencatatkan pertumbuhan penjualan selama pandemi, namun jumlahnya masih sangat kecil. Masih ada 87 persen UMKM yang belum terhubung,” ulas mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch itu.
Berbeda dengan krisis ekonomi 1998 di mana UMKM menjadi salah satu penyelamat perekonomian Nasional, Teten menyebutkan krisis pandemi Covid-19 justru menempatkan UMKM sebagai salah satu sektor yang paling tertekan. Dengan komposisi UMKM yang mendominasi bisnis di Tanah Air, dia menyatakan penyelamatan sektor ini menjadi krusial karena bakal berdampak pada upaya minimalisir peningkatan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
“Barangkali masalah UMKM bisa dibenahi, kita bisa mencegah laju pertambahan kemiskinan dan pengangguran yang terlalu dalam,” demikian Teten.
Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Perpres tersebut mewajibkan pengadaan bagi usaha kecil harus menjadi prioritas.
“Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada,” tutur Roni. Selain itu, imbuhnya, kementerian dan lembaga daerah harus mencadangkan pengadaan barang dan jasa untuk usaha kecil.
LKPP, lanjut Roni, akan menyiapkan perangkat pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat kalau produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia optimis UMKM bakal bangkit.
“Sehingga kami bertemu Pak Teten, karena Menkop UKM berada di depan membantu UMKM memenuhi standar, meningkatkan produk dan kemampuan memasarkan, tidak harus mereka yang jualan. Kami siapkan perangkat pengadaannya, dan memudahkan berinteraksi dengan pihak penyedia,” jelasnya.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menambahkan, persiapan untuk UMKM bisa masuk sistem lelang pengadaan barang dan jasa di LKPP hampir mencapai tahap final. Ia mengungkapkan, aplikasi belanja langsung di bawah Rp 200 juta untuk UMKM akan diuji coba pekan depan.
“Selain uji produk dan standarisasi, UMKM harus siap dengan digitalisasi UKM. Kita akan uji coba ke aplikasi belanja langsung di bawah 200 juta,” jelas Victoria. (bid)
