Bongkah.id – Upaya merebut paksa tahta Ketua Umum Partai Demokrat rupanya masih berlanjut. Namun sang Ketum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Presiden Joko Widodo tidak tahu apa-apa soal dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan.
AHY menyebutkan, orang dekat presiden bertindak didasari motif pribadi dan kelompoknya.
“Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) untuk menakut-nakuti para kader,” kata AHY dalam keterangan tulisnya, Jakarta, Rabu (17/2/2021).
Baca: Jokowi Tolak Balas Surat AHY Soal Kudeta, Demokrat Takut Gagal Ikut Partai Demokrat Ikut Pemilu 2024
Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, Presiden Jokowi memang tidak mungkin terlibat praktik politik kotor itu mengingat hubungan baiknya dengan sang ayah. AHY justru menilai, kelompok yang berupaya merebut paksa tahtanya memiliki motif lain, yakni menanamkan benih permusuhan di hubungan keduanya dalam isu kudeta Demokrat.
“Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu,” ujar AHY.
Sebelumnya, nama Presiden Jokowi sempat terseret dalam isu kudeta internal Partai Demokrat. Saat itu, AHY menyatakan adanya upaya kudeta Ketum Demokrat yang berasal dari lingkar Presiden Jokowi atau istana.
Ia mengungkapkan gerakan ini tidak hanya melibatkan internal Demokrat, tetapi juga pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.
Baca: Demokrat Tuding Pejabat Dekat Jokowi Berupaya Kudeta AHY, Ketua DPC Diimingi Rp 100 Juta
AHY melanjutkan, kelompok itu masih melakukan pergerakan hingga sekarang. Pihaknya masih terus memantau gerak-gerik sejumlah tokoh yang diduga terlibat, termasuk Moeldoko.
“Saya terus memantau dan menerima laporan dari para kader tentang Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal dan inkonstitusional; yang masih saja berupaya untuk melakukan pemberontakan dan pengkhianatan hingga saat ini,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2/2021).
AHY juga menyebut bahwa oknum yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat menyebarkan berita bohong. Antara lain isu bahwa yayasan yang didirkan AHY, Yudhoyono Foundation disebut menerima dana hibah Rp 9 miliar dari Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Baca: Partai Demokrat Tepis Isu Yudhoyono Foundation Terima Dana Hibah Rp 9 M
Isu lain, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai disebut menyetujui gerakan mereka. AHY membantah tegas kabar tersebut.
“Kini mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka; itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah,” tegasnya.
“Dalam menghadapi GPK-PD, beliau menitipkan pesan dan amanah kepada kita: agar kita kuat, karena yang kuat dan solid akan menang,” tuturnya.
Padahal, tegas mantan Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning ini, SBY dalam suratnya memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD tanggal 15 Maret 2020 sebagai kepengurusan yang sah. Surat itu juga mengingatkan agar tidak ada matahari kembar dalam kepemimpinan Partai Demokrat. (bid)
