Bongkah.id – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi atas tuduhan dalang unjuk rasa serentak menolak Undang-Undang Omnibus Law yang dialamatkan kepadanya. Ia meminta negara dengan tegas menyebutkan aktor intelektual aksi demonstrasi yang sesungguhnya.
Menurut SBY, negara memang harus menyatakan aksi menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai unjuk rasa sebagai bentuk kejahatan. Namun semestinya, kata Yudhoyono, negara harus mengungkap jelas dalang yang sesungguhnya, bukan asal mengeluarkan tudingan tanpa bukti.
“Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan,” kata SBY lewat akun Youtube pribadinya, Senin (12/10/2020).
Dalam kontroversi mencuatnya isu adanya dalang di balik aksi demonstrasi yang menyinggung dirinya, SBY mengaku telah menjadi korban tuduhan. Dan hal itu, menurutnya, sudah sering dia alami.
“Saya menjadi korban dan jangan lupa kemarin elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana-mana, kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seeprti saya, digerakkan, dikasih uang, mereka juga terhina. Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu,” kata SBY.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyebut dirinya tidak akan pernah menggerakkan massa andai memang punya kemampuan seperti itu.
“Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan,” jelas SBY.
SBY merasa tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut. Menurut SBY, jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.
“Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, telah mengetahui dalang aksi penolakan UU Ciptaker, dan mengatakan bahwa Pemerintah meyakini, ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut.
Sedangkan dalam akun @digeeembokFC pada 6-10 Oktober 2020 atau saat demo penolakan UU Ciptaker terjadi di beberapa daerah, akun ini mengunggah cuitan yang menyudutkan SBY dan Partai Demokrat dengan tagar CikeasBandarDemo, PapaNobitaKebeletKuasa, dan BahayaLatenGuritaCikeas
Politisi PDIP Dewi Tanjung juga menduga bahwa aksi demo tersebut dibayar oleh seseorang. Melalui unggahan dalam akun Twitternya pada 8 Oktober lalu, Dewi secara terang-terangan mengatakan bahwa pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar orang untuk berdemo terkait penolakan UU Omnibus Law.
“SBY, lebih baik uangnya dipake bikin project lagu aja daripada buat bayar orang berdemo. Uops Nyai keceplosan,” cuitnya disertai unggahan video berdurasi 1 menit 23 detik yang menyindir SBY melalui akun @DTanjung15. (bid)
