bongkah.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyaksikan panen bandeng di tambak budidaya seluas 1 hektare di kawasan mangrove, Wonorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/3/2021). Hasil panen sekitar 1,25 ton bandeng. Selain itu, juga udang vaname. Sukses itu lantaran penerapan sistem silvofishery.
Dalam acara panen bandeng yang disaksikan Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Surabaya itu, suami dari Rini Indrayani itu juga ikut memanen panen. Menebar jaring bergagang ke tambak. Selanjutnya mengangkat kembali jaringn berisi bandeng ke tepian tambak, seperti yang dicontohkan seorang petambak.
Tambak budidaya seluas 1 hektare yang dikunjungi Eri Cahyadi itu, merupakan tambak yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Rencana ke depan, produksi tambak akan dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok pertanian. Terutama, warga di sekitar tambak yang belum memiliki pekerjaan dan terkendala lahan.
“Tambak seluas 1 hektar itu merupakan aset pemkot. Fakta ini membuktikan aset pemkot dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Untuk aset tanah dapat digunakan untuk menanam padi. Kalau tambak, bisa untuk bandeng sama udang,” kata Eri di sela acara tersebut.
Sistem silvofishery yang diterapkan di tambak kawasan mangrove itu, dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Yuniarto Herlambang, sistem silvofishery merupakan penggabungan antara sektor perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove.
“Melalui sistem silvofishery, kami berharap warga mendapatkan manfaat dari hasil perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan mangrove,” kata Herlambang.
Pada awalnya, diakui, pihaknya menanam sekitar 10 ribu ekor di kawasan mangrove. Dengan prediksi tingkat kematian ikan sekitar 10 persen, maka tinggal 7.500 ekor atau 1,2 ton. Prediksi itu terbukti dengan hasil panen bandeng yang mencapai 1,25 ton tersebut.
Menurut dia, budidaya perikanan tidak hanya dilakukan pemkot di lokasi tersebut. Ke depan, aset-aset pemkot lain yang sudah terdata, baik berupa tambak maupun lahan pertanian, bakal dimanfaatkan untuk membantu perekonomian warga.
“Nanti kita identifikasi yang berupa tambak. Sebagian nanti ada mangrove, sebagian ada tambak yang dimanfaatkan warga. Jadi warga budidaya dan hasilnya bisa dijual untuk membantu perekonomian di situ,” katanya.
Sebelum melakukan panen bandeng, Eri menyatakan, seluruh aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga. Menambah pendapatan warga selama masa pandemi Covid-19.
Yang berupa tambak, dikatakan, akan diberikan benih ikan. Penggarapan tambak dapat dilakukan masyarakat. Hasil panennya dapat diambil penggarapnya. Selain itu, pemkot akan memberikan pendampingan. Mengajari sistem perikanan tambak yang menjanjikan hasil ideal.
Hal sama, menurut dia, bakal diterapkan pemkot pada tanah aset yang berupa lahan pertanian. Pemkot akan mempercayakan kepada warga untuk mengelola. Dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang berpotensi menunjang perekonomian warga sekitar.
“Walaupun tanahnya itu bukan tambak, kita manfaatkan untuk padi dan tanaman lainnya. Insya Alloh intinya satu. Seluruh aset pemerintah kota digunakan maksimal untuk menunjang perekonomian warga,” ujarnya.
Diakui, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh aset tanah yang dimiliki Pemkot Surabaya. Rencananya dalam dua pekan ke depan selesai pendataan. Tanah aset dapat segera dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat, di masa pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mengatakan, saat ini Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan camat, lurah dan RT/RW sedang melakukan pendataan kepada seluruh warga Surabaya. Untuk mengetahui pendapatan setiap keluarga di masa pandemi Covid-19 ini.
Dari data tersebut, ditambahkan, pemkot akan mengetahui jumlah warga di Surabaya yang pendapatannya masih di bawah upah minimum kota (UMK). Berpijak pada data tersebut, pemkot akan memberikan intervensi baik berupa lapangan kerja maupun pemberdayaan ekonomi usaha. Karena itu, dia meminta kepala semua lurah dan camat untuk memberikan bantuan maksimal dalam pendataan warga terebut, sehingga pemkot dapat segera melakukan program intervensi mengangkat perekonomian warga dibawah UMK. (bid-2a)
