Bongkah.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2023 diproyeksikan defisit sebesar Rp 1,271 triliun. Angka tersebut diperoleh dari selisih kurang antara anggaran pendapatan Rp 29,299 Triliun dibanding belanja daerah sebanyak Rp 30,570 triliun.
Defisit Rp 1,271 triliun akan ditutup dengan pembiayaan daerah. Anggaran tersebut diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 hasil penerimaan pembiayaan Rp 1.908.850.350.000 dikurangi pengeluaran sebesar Rp 636.882.467.000.
“Sehingga Silpa R-APBD 2023 adalah nol,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dalam rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Jatim tahun 2023 di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (10/11/2022).
Seluruh proses pengesahan APBD merupakan hasil kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD dan sudah berpedoman pada aturan yang berlaku. Selain itu, pengesahan APBD Jatim bertepatan pada momen peringatan Hari Pahlawan sudah menjadi tradisi sejak tahun 2019.
“Ini adalah hasil kerja keras TAPD bersama DPRD untuk mengembalikan tradisi pengesahan APBD tepat pada momen Hari Pahlawan. Tidak ada yang dilanggar dan penyusunannya berpedoman pada RKPD 2023 yang sudah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono, Jumat (11/11/2022).
Adhy menjelaskan, proses penyusunan APBD 2023 telah dimulai sejak akhir 2021 mulai identifikasi isu strategis dan analisis permasalahan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Serta konsultasi publik dengan berbagai stakeholder serta penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah.
“Sehingga bisa dipastikan bahwa APBD 2023 sudah dalam koridor yang seharusnya. Karena, kami aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Banggar,” kata Adhy.
Pemprov Jatim, lanjut Adhy, juga akan mendengarkan dan melakukan telaah terkait masukan dari fraksi-fraksi yang memberikan catatan untuk kinerja yang lebih baik lagi. Dia menerangkan, masukan-masukan yang telah diberikan berdasarkan hasil Rapat Banggar telah diterima dan diterapkan pada APBD 2023.
“Semoga keputusan pengesahan APBD 2023 ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” tukas mantan Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan dan Dinamika Sosial Kemensos RI ini.
Diketahui, sebelum disahkan, Rancangan APBD Jatim 2023 sempat mendapat penolakan keras dari Fraksi Partai Gerindra, bahkan sampai walk out dari rapat paripurna. Kendati akhirnya, Fraksi Gerindra menerima APBD 2023 dengan beberapa catatan.
“Meski menerima, tetap memberikan pengkritisan,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. Fawait.
Fawait mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang membuat pihaknya memutuskan untuk menerima RAPBD Jatim 2023 menjadi APBD Jatim 2023. Dia menyebutkan, sikap menerima Fraksi Gerindra, karena pihaknya ingin membantu gubernur jangan sampai program yang dilakukan Gubernur Khofifah untuk masyarakat Jatim menjadi terganggu.
“Intinya kami tidak mau, sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Sehingga banyak beberapa point yang kita tolak karena tidak sesuai aturan,” tandas pria yang akrab disapa Gus Fawait ini. (bid)