bongkah.id – PDI Perjuangan bermain aman dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020. DPP partai banteng moncong putih itu kembali menunda penerbitan rekomendasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota (Cawali dan Cawawali) yang diusung dalam Pilwali Surabaya. Nama pasangan tidak ada dalam pengumuman pasangan, yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Selasa (11/8/2020) pagi.
Dalam pengumuman Gelombang III yang berisi 75 pasangan itu, DPP hanya mengumumkan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yaitu Setiajit-Armaya Mangkunegara untuk Pilbup Tuban, Fandi Achmad Yani-Aminatun Habibah (Pilbup Gresik), Ipuk Fiestiandani-Sugirah (Pilbup Banyuwangi), Sugiri Sancoko-Lisdyarita (Pilbup Ponorogo), dan Kartika Hidayati-Sa’im (Pilbup Lamongan).
Selain pasangan yang akan diusung dalam Pilwali Surabaya, DPP juga belum menerbikan rekomendasi untuk pasangan yang akan bertarung dalam Pilbup Sidoarjo, Pilbup Situbondo, Pilbup Jember, dan Pilbup Pacitan. Kemungkinan kelima pasangan akan diumumkan di Gelombang IV atau seterusnya.
“Hari ini DPP mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah yang mendapat rekom maju Pilkada 2020. Dalam pengumumam Gelombang ketiga hanya lima pasangan yang akan berlaga dalam Pilkada di Jatim. Lima pasangan termasuk yang akan mengikuti Pilwali Surabaya, belum diumumkan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi di Kantor PDI Perjuangan Jatim di Surabaya, Selasa (11/8).
Pengumuman secara virtual dari kantor DPP PDI Perjuangan itu dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Disaksikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Proses pengumuman dimulai pukul 10.00 WIB tepat. Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dilanjut mengheningkan cipta dipimpin Sekjen Hasto Kristiyanto. Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPP PDIP Sukur Nababan.
Sebagaimana kebiasaan PDIP dalam menerbitkan rekomendasi pasangan yang maju dalam Pilkada. Biasanya pasangan penerima rekom diundang ke kantor DPP di Jl. Diponegoro, Jakarta. Menyaksikan pengumuman namanya. Selanjutnya para pasangan naik panggung. Menerima surat rekomendasi. Langsung dari Megawati.
Tidak demikian di masa pandemi Covid-19 ini. Konsepnya berubah. Seperti yang terjadi dalam pengumuman Gelombang Kesatu dan Kedua. Penyerahan surat rekom dipercayakan ke masing-masing DPC dan DPD. Demikian pula saat pengumuman Gelombang III. Kelima penerima rekomendasi itu diundang dalam nobar pengumuman 75 pasangan di Kantor PDI Perjuangan Jatim di Surabaya. Setelah pengumuman, kelimanya menerima surat rekomendasi tersebut.
Usai menyerahkan rekomendasi DPP pada lima pasangan yang akan tampil dalam Pilbup di Jatim, Kusnadi berpesan kepada pasangan calon kepala daerah. Pun pengurus di tingkat DPC. Mereka diwajibkan mengamankan hasil rekomendasi. Berupaya memenangkan dalam Pilkada Serentak 2020 di Jatim.
“Pesan Ibu Ketua Umum saat memberikan pengarahan tadi, semua harus segera turun ke lapangan dan berkonsolidasi dengan harapan memenangkan kontestasi pilkada tahun ini,” ujarnya.
Dengan demikian, dari 19 daerah di Jatim yang menggelar Pilkada Serentak 2020, PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 secara nasional sudah mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah di 14 kabupaten/kota.
Sebelumnya PDIP sudah mengumumkan tiga pasangan pada gelombang pertama. Yaitu pasangan Ony Anwar-Dwi Rianto Jatmiko (Pilbup Ngawi), Sanusi-Didik Gatot Subroto (Pilbup Malang) dan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah (Pilbup Sumenep).
Sebanyak enam pasangan saat gelombang kedua. Yakni pasangan M Nur Arifin-Syah Natanegara (Pilbup Trenggalek), Raharto Teno-M Hasjim Ashari (Pilwali Pasuruan), Hanindhito Pramono-Dewi Maria Ulfa (Pilbup Kediri), Rijanto-Marhaenis (Pilbup Blitar), Santoso-Tjutjuk Sunaryo (Pilwali Blitar), dan Pungkasiadi-Titik Masudah (Pilbup Mojokerto).
LECEHKAN REKOMENDASI
Dalam sambutannya di pengumuman 75 pasangan yang mendapat rekomendasi PDIP, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah yang diusung partainya. Untuk tidak melecehkan rekomendasi yang diberikan.
“Para calon kepala daerah harus mementingkan kepentingan bangsa. Tidak berpikiran sempit. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,” katanyi.
Selain itu, dia juga menegaskan, calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP wajib memahami arti menjadi pemimpin yang baik bagi daerahnya. Partainya tidak main-main dalam memberikan rekomendasi.
“Partai tidak mentolerir kepala daerah yang mengikuti nafsu keserakahan, nafsu kekuasaan, nafsu mencari uang? Melupakan susah payah para kader yang berjuang agar calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Megawati meminta para calon kepala daerah tidak melecehkan rekomendasi. Yang diberikannya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020.
“Kami meluluskannya untuk menjadi kepala daerah itu berjenjang. Sangat lama untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Alangkah sayangnya jika kalian yang saya berikan rekomendasi itu melecehkan rekomendasi saya, setelah jadi kepala daerah,” kata Presiden RI kelima ini.
Tidak hanya itu, Megawati juga berulang kali menyampaikan kepada kader PDIP. Untuk memiliki pijakan yang kokoh pada jati diri bangsa. Hal itu modal penting menjadi pemimpin. Para calon kepala daerah dari PDIP diwajibkan tidak korupsi. Tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
“Yang namanya korupsi mungkin ada yang mengatakan lambat dan sebagainya. Tetapi, satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti terungkap dan penjara tempat ngekos par pelakunya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Megawati mengingatkan masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara. Cukup banyak gubernur dan bupati yang berurusan hukum. Terlibat skandal korupsi. Peristiwa itu tidak boleh lagi terjadi pada kepala daerah yang diusung PDIP.
PDIP memberikan rekom pada semua pasangan yang tampil dalam Pilkada 2020, menurut dia, karena para penerima rekom memenuhi sosok pemimpin yang digadang-gadang partai. Sosok yang memiliki fighting spirit. Pun tidak mudah menyerah.
Selain itu, para calon kepala daerah yang diusung diwajibkan menggunakan hati nurani saat menjalankan tugas dan kewajibannya. “Percuma jika seorang kepala daerah memiliki gelar, tapi tak menggunakan hati nurani,” katanya. (rim)
