bongkah.id – Langkah sejumlah tokoh masyarakat sipil menggugat Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi menjadi peristiwa penting dalam dinamika demokrasi Indonesia.
Gugatan itu diajukan oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Perkara yang mereka ajukan berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam alokasi anggaran negara tahun 2026.
Program ini digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Secara tujuan, kebijakan tersebut terdengar sangat ideal. Negara hadir memastikan generasi muda mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.
Namun di balik tujuan mulia itu, muncul perdebatan serius mengenai tata kelola anggaran, transparansi program, dan mekanisme pengawasannya.
Para pemohon gugatan menilai pengelolaan program MBG dalam APBN berpotensi menimbulkan persoalan fiskal jika tidak diiringi sistem pengawasan yang jelas.
Program berskala nasional dengan dana besar tentu memerlukan perencanaan matang agar tidak menimbulkan penyimpangan atau pemborosan anggaran.
Sebagian pengkritik bahkan khawatir program ini dapat dimanfaatkan secara politis karena melibatkan distribusi bantuan langsung kepada masyarakat dalam skala luas.
Anggaran MBG Akan Dipilah
Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah juga mulai melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran program MBG.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memangkas anggaran utama program tersebut.
Namun, pos belanja yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan akan dicoret dari anggaran.
Menurut Purbaya, jika ada usulan penggunaan dana untuk kebutuhan yang tidak terkait dengan penyediaan makanan, seperti pembelian barang yang tidak relevan maka anggaran tersebut akan dihapus agar program tetap efisien dan tepat sasaran.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah juga menyadari pentingnya pengawasan dan efisiensi dalam menjalankan program berskala besar.
Peristiwa gugatan APBN ini memberi pelajaran penting tentang bagaimana demokrasi bekerja.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, warga negara memiliki hak untuk menguji undang-undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi melalui mekanisme judicial review. (kim)
