Bongkah.id – Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupatan Jombang, Jawa Timur, menuntut pemerintah daerah setempat lebih memperhatikan nasib buruh. Pasalnya, pemkab Jombang dinilai tidak pernah memberikan pendampingan maupun advokasi kepada para pekerja.
Ketua DPC K-Sarbumusi Jombang Lutfi Mulyono menjelaskan, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang mencapai Rp 900 juta, dengan anggaran sebesar itu, ia menganggap bahwa pihak Disnaker tidak memberikan pelatihan yang layak.
“Hanya pelatihan seremonial saja setelah itu tidak ada pendampingan kelanjutan,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan aksi demo di depan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Jombang, Rabu (10/5/2023).
Selain menyoroti kinerja Pemkab Jombang, pihaknya akan terus melakukan pendampingan terhadap buruh termasuk buruh yang di PHK di Kabupaten Jombang. Bahkan sudah dilaporkan pada tahun 2020 lalu.
“Ada juga yang baru tahun kemarin kita laporkan, tahun 2022. Masalah itu sudah bertahun-tahun kita laporkan,” ungkap Lutfi.
Hingga saat ini, pihaknya terus melakukan penanganan untuk kesejahteraan para kaum buruh. Setidaknya ratusan pekerja dari lima perusahaan sedang dlaam advokasi DPC K-Saburmusi Jombang.
“Kasus yang kami tangani saat ini, CV Surya Kencana Food ada 117 orang, PT SGM 1 orang, Prima Abadi 1 orang, PT HSI 43 orang. Kalau di Toto kurang lebih ada 300 sampai 400 kasus yang kami tangani,” ungkapnya.
Dia berharap, adanya demonstrasi itu dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi Pemkab Jombang. “Harapan kami dari unjuk rasa ini nantinya semoga ada evaluasi tindak lanjut berupa rekomendasi dari DPR soal sistem kerja dewan Pengawas perusahaan,” pungkasnya. (ima)
