bongkah.id — Ratusan warga Sidoarjo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) turun ke jalan menggelar aksi damai memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Selasa (9/12/2025).
Mereka mendatangi Kantor Kejaksaan, Pemkab Sidoarjo, dan DPRD Sidoarjo. ARSAK menyuarakan pernyataan kerasnya dengan apa yang disebutnya sebagai “krisis kepemimpinan” di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus menuntut transparansi hukum tanpa kompromi terkait berbagai persoalan yang menyeret pejabat daerah.
Aksi berlangsung sejak pagi dengan membawa beragam poster dan seruan perbaikan tata kelola pemerintahan. Peserta aksi menilai kondisi Sidoarjo semakin memprihatinkan, mulai dari infrastruktur yang rusak, banjir yang semakin sering merendam kawasan permukiman dan jalan protokol, hingga layanan dasar yang dinilai berjalan “setengah hati”.
“Kami melihat pemerintahan seolah berjalan tanpa arah,” ujar salah satu koordinator ARSAK dalam orasinya.
Ia menyoroti keterlambatan berbagai proyek publik tanpa penjelasan yang memadai, serta absennya evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
ARSAK juga menyinggung masterplan penanganan banjir yang baru dijanjikan rampung pada 2026, padahal dinilai seharusnya sudah menjadi prioritas sejak awal masa jabatan.
Tak hanya soal program yang tertunda, ARSAK juga menyebut krisis kepercayaan publik kian dalam akibat disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati.
Konflik internal itu, menurut massa aksi, berdampak langsung pada stagnasi kebijakan dan mandeknya pembangunan di berbagai sektor.
Suasana aksi memanas ketika massa menyinggung dugaan keterlibatan Bupati Sidoarjo dalam kasus investasi bodong senilai Rp 28 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan publik. ARSAK mendesak aparat penegak hukum membuka secara terang status hukum sang bupati.
“Jangan ada ruang gelap, jangan ada kompromi, jangan ada upaya menutup-nutupi proses hukum,” tegas ARSAK dalam pernyataan sikap yang diteriakkan secara lantang.
Mereka menuntut kejelasan mengenai proses penyelidikan, langkah yang telah diambil, serta jaminan bahwa penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik.
“Aksi ini bagian dari refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami menyoroti beberapa persoalan di Sidoarjo yang belum selesai, terutama terkait kepemimpinan dan dugaan korupsi. Temuan ini akan kami sampaikan ke kantor bupati,” ujar Sigit Imam Basuki, salah satu orator.
Ia menjelaskan bahwa ARSAK menyoroti persoalan di Perumda Delta Tirta Sidoarjo, termasuk kerja sama dengan sebuah perusahaan investasi hingga temuan mengenai reklasifikasi senilai Rp19 miliar yang disebut sebagai “hutang meragukan”.
“Menurut kami, reklasifikasi itu tidak sesuai. Dana milik rekanan seharusnya dibayarkan oleh Perumda Delta Tirta, bukan dimasukkan sebagai pendapatan lain-lain,” tegasnya.
Sigit juga menyinggung pernyataan Bupati terkait megaproyek Sidoarjo yang sebelumnya sempat memanas.
Dalam penutup aksi, ARSAK menyerukan agar masyarakat Sidoarjo terus mengawal pemerintahan daerah demi mewujudkan tata kelola yang bersih. Mereka juga menyoroti sikap DPRD yang dinilai pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Diamnya DPRD adalah tanda tanya besar. Pembiaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Sidoarjo,” seru koordinator aksi. (anto/wid)
