bongkah.id – Pandemi virus corona membawa dampak sangat luas di semua lini. Dari semua pihak terdampak, warga miskin dan sektor pariwisata yang palin tertekan.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan masyarakat miskin, rentan miskin, hingga pekerja informal mengalami penurunan. Sebanyak 70,53% masyarakat berpendapatan maksimal Rp 1,8 juta per bulan mengalami penurunan penghasilan.
Disusul sebanyak 47,7% masyarakat yang berpendapatan Rp 1,8 juta-3 juta per bulan mengalami penurunan.
Survei BPS yang dirilis 1 Juni 2020 itu diikuti oleh 87.379 responden. Sebanyak 56,40% responden yang disurvei masih memiliki pekerjaan, 22,74% tidak bekerja, 18,34 persen bekerja atau dirumahkan sementara, serta 2,52% terkena PHK.
Dari total responden itu, sebanyak 35,78% responden mengaku pendapatannya menurun akibat Covid-19, di antaranya 70,53% yang berpendapatan sampai Rp 1,8 juta.
Selain itu, sebanyak 46,77 persen masyarakat yang berpendapatan Rp 1,8 juta sampai Rp 3 juta mengalami penurunan. Sedangkan masyarakat berpendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta yang mengalami penurunan sebanyak 37,19%.
Selanjutnya, masyarakat yang berpendapatan Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta ada sebanyak 31,67% yang mengalami penurunan, lalu masyarakat yang berpendapatan di atas Rp 7,2 juta ada 30,34% yang mengalami penurunan.
“Survei ini menggambarkan semakin rendah pendapatan masyarakat, dampak penurunan pendapatan akibat Covid jauh lebih besar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (9/7/2020).
Menkeu melanjutkan, salah satu faktor dari menurunnya pendapatan masyarakat itu adalah penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat tak berjalan, utamanya pada pekerja informal yang masih membutuhkan kehadiran fisik.
“Hasil survei demografi COVID-19 yang dilakukan BPS, dampak Covid berpengaruh pada level akar rumput,” jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah membantu dampak penurunan pendapatan tersebut dengan program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang disiapkan pemerintah ini mencapai Rp 695,2 triliun, mulai dari kesehatan, bansos, insentif perpajakan, hingga anggaran untuk korporasi dan UMKM.
“Semua tujuannya untuk mendukung dan memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak penurunan pendapatan akibat Covid,” paparnya.
Sektor Pariwisata Tertekan
Sementara dari sisi sektor publik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, penyebaran Covid-19 memukul keras sektor pariwisata. Menyambut masa new normal ini, ia menekankan kepada pelaku industri Hotel dan Restoran agar meningkatkan kedisiplininan dalam menerapkan Protokol Kesehatan agar pembukaan kembali usaha di sektor ini tidak menimbulkan gelombang II Covid-19.
“Protokol kesehatan saja tidak cukup tanpa kedisiplinan. Saat melihat persiapan yang dilakukan dengan baik timbul rasa semangat dan optimisme untuk kebangkitan dari sektor pariwisata khususnya di Hotel dan Restoran. Namun, perlu ditingkatkan terus dan dijaga kedisiplinannya sehingga sektor ini bisa produktif dan aman,” ujarnya dalam keterangan tertulis Kemenparekraf , Kamis, (9/7/2020).
Wishnutama menjelaskan, penerapan Protokol Kesehatan tidak hanya untuk Restoran yang berada di dalam Hotel saja. Restoran yang berada di luar Hotel juga perlu menunjukan keseriusan dan kedisplinannya dalam menerapkan Protokol Kesehatan kepada masyarakat dan konsumen.
Ia menekankan bahwa Protokol Kesehatan jika dilakukan dengan baik, maka tidak hanya konsumen di Indonesia tapi juga bagi wisatawan mancanegara, akan meningkat kepercayaan.
“Dalam pelaksanaanya, nanti berdampak positif untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Dan penerapan Protokol Kesehatan secara disiplin, diharapkan bisa segera memulihkan sektor pariwisata yang paling terpuruk dari berbagai sektor yang ada di tanah air,” tuturnya. (bid)
