bongkah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah antisipatif menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya.
Upaya ini difokuskan pada pengurangan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat.
Kebijakan tersebut didasarkan pada tren bencana nasional yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, dengan persentase mencapai 92–97 persen sepanjang periode 2022 hingga 2025.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur mulai berlangsung pada April hingga Mei, dengan puncak terjadi pada Agustus.
Durasi musim kering bahkan diprediksi mencapai 22 hingga 24 dasarian atau sekitar 220–240 hari di beberapa wilayah.
Pembahasan mengenai kesiapsiagaan ini mengemuka dalam rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi yang digelar di Surabaya dan dihadiri berbagai unsur pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam upaya mitigasi, pemerintah provinsi memberi perhatian khusus pada daerah lumbung pangan, di antaranya Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun.
Namun, potensi kekeringan disebut tidak terbatas pada wilayah tersebut, melainkan tersebar di seluruh Jawa Timur dengan waktu terdampak yang bervariasi.
Sejumlah langkah telah ditempuh, seperti pembangunan ribuan sumur bor dan optimalisasi fungsi bendungan sebagai cadangan air.
Selain itu, pencegahan karhutla dilakukan melalui pemadaman dini untuk menghindari meluasnya titik api.
Melalui langkah terpadu, pemerintah berharap dampak musim kemarau dapat diminimalkan serta ketahanan pangan tetap terjaga. (kim)
