Bongkah.id — Di tengah semarak tahun ajaran baru, puluhan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Jombang justru menghadapi situasi memilukan. Sebanyak 47 SDN dilaporkan nyaris tanpa murid baru. Beberapa sekolah bahkan nihil pendaftar sama sekali.
Bagi Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori, fenomena ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi sinyal bahaya yang menumpuk akibat keteledoran kebijakan sejak lama.
“Krisis siswa di 47 SDN di Jombang merupakan konsekuensi logis dari keteledoran kebijakan sejak era Bupati Nyono. Pemkab teledor, tidak pernah mau serius memperbaiki kualitas SDN tersebut, padahal pada saat bersamaan sekolah keagamaan baik negeri maupun swasta terus berbenah dan meningkatkan performanya,” tegas Aan, Slasa (8/7/2025).
Di tengah gencarnya pembenahan sekolah-sekolah berbasis agama, banyak SDN justru tertinggal. Ketimpangan ini, menurut Aan, bukan hanya soal kalah fasilitas, tetapi juga karena manajemen sekolah yang lemah.
“Ke-47 SDN tadi kalah bersaing karena ketidakbecusan kepala sekolah dan kesalahan dalam menempatkan kepala dinas. Akumulasi ini juga diperparah oleh sangat minimnya visi kependidikan dasar yang dimiliki oleh bupati-bupati yang ada, tak terkecuali Warsubi,” ungkapnya.
Aan menilai, para pemimpin daerah hanya fokus pada urusan fisik sekolah, tanpa mau repot meningkatkan kualitas pengelolaan dan mutu pengajaran.
“Terhadap ke-47 SDN tadi, selama ini, para bupati hanya sibuk melihat SDN dalam aspek fisik saja. Mereka terlalu malas untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah tersebut. Aku tidak yakin promosi massal kepala sekolah TK/SD/SMP yang baru saja dilantik benar-benar telah didasarkan pada kualifikasi untuk menyelamatkan masa depan sekolah negeri tersebut,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Aan menekankan perlunya langkah radikal. Ia mengusulkan opsi merger untuk menyehatkan sekolah-sekolah tersebut dengan meniru pola SDN favorit yang selama ini selalu diburu orang tua murid.
“Usulku konkrit, merger atau rampingkan sekolah-sekolah tersebut dan sehatkan mereka dengan mengacu pada SDN favorit yang selama ini tidak pernah sepi peminat, misalnya SDN Kepanjen 2 (Perdana),” terangnya.
Bagi Aan, semua ini bergantung pada kemauan politik kepala daerah. Penempatan kepala dinas dan kepala sekolah tak bisa lagi hanya sebatas formalitas atau titipan jabatan.
“Untuk melakukan hal itu, Bupati tidak boleh bermalas-malasan dalam menentukan orang yang tepat sebagai kepala dinas maupun, terutama, kepala-kepala sekolahnya. Ini harus dijadikan prioritas,” tandasnya.
Aan menegaskan, jika pola lama dibiarkan, bukan mustahil kepercayaan warga terhadap sekolah negeri akan terus merosot.
“Sebab, jika tidak, maka jumlah SDN akan terus bertumbangan karena semakin tidak dipercaya lagi oleh warga sekitar. Dan ini merupakan mimpi buruk bagi pendidikan dasar di Jombang,” pungkas Aan Anshori. (Ima/sip)
