bongkah.id – Langkah tegas Eri Cahyadi memberi tenggat satu pekan kepada lurah dan camat di Surabaya menjadi sorotan publik.
Dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Kamis (2/4/2026), ia tak hanya mengingatkan, tetapi juga mengancam pencopotan bagi aparat wilayah yang dinilai lamban dan tidak maksimal menjalankan program prioritas.
Ultimatum ini lahir dari persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: trotoar yang masih dikuasai kendaraan, sistem parkir yang belum sepenuhnya non-tunai, hingga pengelolaan sampah yang menuai keluhan warga.
Eri menegaskan, fungsi pedestrian harus dikembalikan sepenuhnya bagi pejalan kaki, tanpa kompromi terhadap parkir liar.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan program Kampung Pancasila sebagai basis data sosial. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi bekerja tanpa data yang akurat.
Mulai dari stunting, pendidikan, kemiskinan, hingga kondisi lansia harus terpetakan secara detail di tingkat kampung.
Namun persoalannya bukan sekadar pada kebijakan, melainkan pada implementasi di lapangan.
Program “cek in warga” yang digagas sebagai instrumen pemantauan real-time dinilai belum berjalan optimal.
Eri bahkan menegaskan, ketidaksesuaian data hasil pemantauan bisa berujung pada pencopotan jabatan.
Pendekatan ini memunculkan dua sisi. Di satu sisi, publik melihat adanya ketegasan dalam mendorong percepatan kinerja birokrasi.
Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang akar masalah, apakah semata-mata karena kinerja individu pejabat wilayah, atau ada persoalan sistemik yang belum dibenahi?
Mutasi sekitar 70 pejabat menjadi bagian dari strategi percepatan tersebut. Salah satu yang disorot adalah pergeseran Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah evaluasi pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dinilai belum optimal.
Kritik dari masyarakat menguatkan urgensi pembenahan.
Seorang aktivis sosial, Rudy T. Mintarto, mengeluhkan kondisi TPS di Jalan Rangkah yang menimbulkan bau menyengat, bahkan mengganggu area di sekitar Makam WR Supratman.
Keluhan ini bukan hal baru, namun disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi berarti.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan.
Ketegasan pimpinan daerah memang penting, kata Rudy, tetapi tanpa sistem pengawasan yang konsisten, transparansi data, serta partisipasi warga, perubahan berisiko hanya bersifat sementara.
Ultimatum satu pekan yang diberikan Eri bisa menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pergantian pejabat.
Bagi warga, yang lebih penting bukan siapa yang menjabat, melainkan apakah pelayanan benar-benar membaik. Trotoar kembali ramah, sampah tertangani, dan pemerintah hadir memahami warganya secara nyata. (kim)
