PASANGAN calon Kepala Daerah Mulyadi-Ali Mukhni sepakat mengembalikan SK Rekomendasi PDI Perjuangan. Saat mendaftar ke KPU Sumbar sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020, Minggu (6/9/2020), mereka hanya bermodal SK Rekomendasi Partai Demokrat dan PAN. Yang masing-masing partai memiliki 10 kursi parlemen.

bongkah.id ‐‐ Berpolitik harus cerdas. Berpikir jernih dan berlisan santun. Saat berpolitik tak cerdas menjaga lisan, peluang indah akan rahib meninggalkan bedak arang.

Nasib pahit itu dialami PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Barat 2020. Surat Keputusan (SK) Partai dikembalikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mulyadi-Ali Mukhni. Duo itu kompak mengembalikan SK, akibat pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumbar, pasca penyerahan rekom.

Sebelum mengambil keputusan memalukan partai Banteng Moncong Putih itu, Ali Mukhni berkomunikasi dengan Mulyadi. Mereka mengembalikan Rekom tersebut, karena permintaan masyarakat dan banyak tokoh Sumbar.

“Langkah ini kami ambil didorong oleh masyarakat Sumbar, yang berada di ranah Minang maupun di rantau. Banyak tokoh masyarakat Minang menelepon saya. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan yang mendiskreditkan masyarakat Minang,” kata Ali saat dihubungi ponselnya, Minggu (6/9/2020).

Dengan mengembalikan Rekomendasi PDIP, diakui, dirinya dan Mulyadi mendaftar ke KPU Sumbar pada Minggu (6/9) tanpa SK PDIP.  Pihaknya mendaftar dengan bekal SK Demokrat dan PAN. Yang masing-masing punya sepuluh kursi di DPRD Sumbar.

Sementara itu Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan, pihaknya menyesalkan keputusan Mulyadi-Ali Mukhni tersebut.

“Saya sudah menonton video pernyataan Pak Ali Mukhni tentang pengembalian SK rekomendasi itu. Saya menyesalkan hal itu, karena beliau ketika ingin dicalonkan oleh PDIP berani bertatap muka. Sekarang beliau mengembalikan dukungan tersebut tanpa berbicara langsung kepada kami. Seharusnya datang tampak muka, pulang tampak punggung,” kata Alex.

Ia juga turut berkomentar terkait pernyataan Mulyadi di TV One, Sabtu (5/9), bahwa pasangan Mulyadi-Ali Mukhni belum menerima B1KWK atau formulir dukungan partai untuk pasangan calon, sehingga tidak betul bahwa pihaknya mengembalikan SK PDIP.

Menyikapi keputusan berani duo Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan Rekom PDIP, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai, cagub Mulyadi tak kokoh dalam bersikap sebagai pemimpin.

“Sejak awal saya sudah menduga, bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam bersikap sebagai pemimpin. Karena itu, dia mudah goyah dalam dialektika ideologi,” kata Hasto dalam keterangan resminya.

Keputusan Duo Mulyadi-Ali Mukhni itu, berawal dari statemen politik Puan. Anak ketiga Megawati dari suami ketiga Taufik Kemas itu mengeluarkan pernyataan, yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Sumbar, khususnya orang Minangkabau.

Puan berkomentar: “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila.” Puan menyampaikan hal itu saat menyerahkan SK PDIP sebagai partai yang ikut mengusung Mulyadi-Ali Mukhni.

Terpisah, Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Stategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana mengkonfirmasi masalah pengembalian SK tersebut.

Dia mengaku telah berhubungan dengan Mulyadi dan meminta sendiri Mulyadi mengembalikan dukungan kepada PDIP.

“Saya tadi baru telponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi. Saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP,” kata akun twitter @panca66, Sabtu (5/9).

Kemudian ia mengatakan, Mulyadi setuju untuk mengembalikan dukungan tersebut. Ia berharap pengembalian dukungan dapat menjaga kualitas pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni.

“Prinsipnya dia setuju dengan saran saya. Mudah-mudahan ada mekanisme pengembalian dukungan seperti itu. Daripada memberi efek negatif. Toh dukungan Partai Demokrat dan PAN sudah cukup,” katanya.

Pernyataan Puan soal Sumbar mendukung Pancasila memang menimbulkan kontroversi. Ahli hukum tata negara sekaligus tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun mengkritik, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Dia menilai Puan tidak seharusnya mempertentangkan Pancasila dengan masyarakat Sumbar, yang dianggap religius. Refly berpendapat makin seseorang religius, maka sosok tersebut makin pancasilais. Sebab lima sila itu ada dan dibahas dalam semua kitab suci agama.

Selain Refly, kritik juga datang dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon.

“Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah, yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila,” kata Fadli lewat akun Twitter-nya @fadlizon.

Sementara itu, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat,” kata Ketua PPMM David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9).

Namun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menolak laporan yang dibuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) atas Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

Ketua PPMM David menuturkan polisi menolak laporan dengan dalih tidak memenuhi unsur pelaporan. “Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur,” kata David di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9). (rim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here