Bongkah.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menertibkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tak produktif. Sebab, banyak anak dan cucu perusahaan pelat merah yang justru menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hal ini menjadi sorotan dalam rapat Pansus bersama Biro Perekonomian dan BUMD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2021. di Batu Malang, Rabu (6/4/2022). Disebutkan, keberadaan anak perusahaan yang tidak produktif semakin menambah pengeluaran biaya pada APBD.
Anggota Pansus DPRD LKPj Gubernur Jatim 2021, Sri Untari Bisowarno menyatakan, pihaknya pernah mengingatkan Biro Perekonomian Setdaprov Jatim agar mengelola sepuluh BUMD yang ada tidak lagi memiliki lembaga atau perusahaan baru. Namun peringatan dari legislator yang pernah duduki di Komisi C DPRD Jatim itu tak pernah ditindaklanjuti.
“Saat saya masih di Komisi C masalah ini pernah kami sampaikan tapi sampai sekarang tidak pernah direalisasi. Agar perusahaan tidak memperbanyak anak dan bahkan cucu,” tegas Sri Untari.
Untuk diketahui, saat ini anak perusahaan setiap BUMD cukup banyak. Diantaranya adalah PT Jatim Graha Utama (JGU) memiliki 5 anak perusahaan. PT Petrogas Jatim Utama (PJU) memiliki 9 anak perusahaan. PT Panca Wira Usaha (PWU) memiliki 9 Anak perusahaan dan 4 perusahaan joint of venture.
“Semakin banyak kita punya perusahaan semakin sulit kita mengendalikan,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Untari berharap Biro Perekonomian membuat analisis telaah yang mendalam, terkait dengan semua BUMD ini agar tidak kemudian banyak bikin perusahaan baru. Meskipun, diperlukan seperti PT PJU karena semua PI harus dikelola satu perusahaan.
“Jadi optimalkan induk yang ada saja dulu. Ini harus menjadi kajian bersama,” ujar politisi asal Kota Malang ini.
Dia juga meminta agar BUMD dan BLUD membangun sinergi bersama. Dia mencontohkan perusahaan Kasa Husada yang seharusnya menyuplai Rumah Sakit di Jawa Timur, tetapi tidak pernah menjalankan tugasnya.
“Yang sudah terjadi baru air mineral, begitu juga Puspa Agro bisa menyuplai komoditas untuk Rumah Sakit Jatim, saya pastikan tidak akan rugi. Saya rasa kalau Biro Perekonomian berani menyampaikan ke Ibu Gubernur, saya rasa akan ada sirkuit ekonomi yang luar biasa yang menghasilkan PAD tinggi,” terangnya.
Selama ini, DPRD tidak pernah tahu mana saja anak perusahaan yang produktif mana yang tidak. Jangan sampai justru anak perusahaannya yang hidup, tapi induknya tidak produkti.
“Masih banyak laporan yang belum terinci, DPRD Hanya menerima laporan terintegrasi di BUMD induk, tapi tidak ada laporan anak perusahaan,” tambah Pranaya Yudha Mahardhika anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Iwan S.Hut mengatakan dalam IKU (Indeks Kinerja Utama) Biro Perekonomian dalam mendukung program Gubernur bukan hanya pada level BUMD saja, tapi juga pada ekonomi mikro, makro dan sarana perekonomian.
Sedangkan terkait PT Kasa Husada, pada bulan Mei tahun 2021 ada Surat Edaran dari Gubernur supaya menggunakan alat-alat kesehatan dari Kasa Husada. “Edaran itu ditujukan kepada 17 Rumah Sakit di Jatim,” ujarnya.
Lebih lanjut Iwan mengaku sebenarnya juga geregetan dengan BUMD yang memiliki banyak anak perusahaan. Menurutnya tahun ini pihaknya menyelesaikan kajian dengan PT PJU dan anak perusahaannya, PT JGU dengan anak perusahaannya, PT PWU dengan anak perusahaannya.
“Semuanya sudah kami selesaikan, terkait laporan ke DPRD kami masih menunggu arahan dari Gubernur. Mana saja yang harus spin off, mana yang harus berhenti dan mana yang harus maju, ini sudah ada datanya. Dan ini sudah melalui kajian ekonomi,”pungkas Iwan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PWU, Erlangga Satriagung mengatakan, jika perusahaan yang dikelolanya memiliki 9 anak perusahaan. Ia mengaku trend penjualan terus mengalami penurunan sejak 2019.
Menurutnya penjualan pada tahun 2019 mencapai Rp248 miliar dengan laba Rp6,9 miliar, tahun 2020 penjualan mencapai Rp174miliar dengan laba Rp4,9 miliar. “Tahun 2020 trennya semakin menurun dengan penjualan mencapai Rp157miliar dengan laba Rp3 miliar. Mudah-mudahan 2022 ada peningkatan karena April ini sudah mulai terlihat ada pergerakan ekonomi,” ungkapnya.
Erlangga menambahkan, ada beberapa kendala yang dialami PT PWU, yang utama adalah masalah aset. Menurut aset ini banyak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian kesulitan melakukan pengembangan bisnis dengan investor karena terkendala peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentang BUMD. (bid)
