Bomgkah.id – Di balik semangat mulia program seragam gratis yang digagas Bupati Warsubi dan Gus Salam, muncul riak persoalan yang membuat publik Jombang terus bertanya-tanya. Program yang awalnya digadang-gadang meringankan beban orang tua murid, kini justru memunculkan prasangka dan keluhan, terutama dari para penjahit lokal.
Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Rahmat Agung Saputra, tak tinggal diam melihat situasi ini. Ia menegaskan bahwa program seragam gratis adalah janji politik yang niatnya baik, sehingga tidak boleh tercoreng oleh praktik-praktik yang merugikan di lapangan. Rahmat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari audit hingga perbaikan teknis pengadaan, agar prasangka di masyarakat bisa segera dibersihkan.
Tak hanya berhenti di ranah birokrasi, Rahmat juga mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi jalannya program ini. Menurutnya, jika ada indikasi pelanggaran atau penyelewengan, masyarakat harus berani melapor ke pihak berwenang.
“Kami tidak berharap ada permasalahan terjadi, namun jika ditemukan ada dugaan yang terbukti, mohon segera dilaporkan agar ditindaklanjuti. Jangan sampai program mulia ini ternodai,” ujarnya tegas, Jumat (4/7/2025).
Di sisi lain, suara kritis datang dari Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, yang menyoroti aspek keadilan bagi para penjahit. Ia membeberkan fakta di lapangan bahwa ongkos jahit yang diterima penjahit lokal justru jauh di bawah harga pasar. Padahal, menurutnya, upah layak penjahit di berbagai daerah rata-rata berkisar antara 110 ribu hingga 125 ribu rupiah per stel.
Aan menilai, skema pengadaan seragam gratis selama ini justru terasa lebih mahal dibanding harga seragam jadi di pasaran yang hanya berkisar 150 hingga 160 ribu rupiah per stel. Celah inilah yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan, agar pembiayaan benar-benar efisien dan berpihak pada rakyat.
“Para penjahit yang merasa dirugikan tidak wajib mengambil garapan ini. Kalau merasa tidak adil, silakan mengadu ke DPRD agar ada perbaikan upah jahit,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, di balik program kain seragam gratis yang digadang-gadang Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meringankan beban orang tua siswa, ternyata masih menyisakan keluhan di pihak penjahit. Mereka yang menjadi tulang punggung pembuatan seragam mengaku ongkos jahit yang diterima tak sesuai harapan.
Keluhan itu datang dari para penjahit di berbagai penjuru Jombang. Mereka menyebut, ongkos yang dijanjikan di atas kertas berbeda dengan yang mereka terima di lapangan. Dalam sistem e-katalog, ongkos jahit seragam SD ditetapkan Rp 100 ribu per siswa. Namun, angka itu menciut ketika sampai di tangan para penjahit.
“Untuk ongkos jahit seragam SD itu kita dapatnya 85 ribu rupiah dipotong pajak, dan item yang lain,” kata F, salah satu koordinator penjahit di wilayah utara Brantas, Rabu (2/7/2025).
Hal serupa juga terjadi untuk seragam SMP. Dalam e-katalog, ongkosnya Rp 112 ribu per siswa. Tapi para penjahit mendapat kabar mereka hanya akan menerima Rp 90 ribu per seragamnya.
“Kalau SMP 90 ribu rupiah, itu belum dipotong pajak, terus sama biaya atribut logo, dan jasa pengukuran,” ujarnya. (Ima/sip)
