Bongkah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana banjir yang kerap melanda kawasan tapal kuda. Melalui rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Bakorwil V Jember, Selasa (1/7/2025), berbagai langkah strategis disusun agar penanggulangan bencana lebih cepat dan tepat sasaran.
Kegiatan ini diikuti Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur, BPBD, Dinas Sosial, relawan kebencanaan, serta perwakilan tujuh kabupaten/kota. Rapat tersebut menjadi respons atas meningkatnya intensitas hujan dan banjir di wilayah Jember, Lumajang, Situbondo, hingga Probolinggo.
Sistem Tanggap Darurat Diperkuat
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perbaikan Dinas PU SDA Jatim, Ali Mukhtar, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan prosedur tanggap darurat dengan jalur komunikasi cepat. Begitu bencana terjadi, informasi langsung diterima petugas lapangan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pusat komando.
“Begitu laporan masuk, kami langsung melakukan tindakan nyata: pengiriman sandbag, jumbo bag, pompa portabel, hingga alat berat jika diperlukan,” katanya.
Selain itu, Dinas PU SDA juga secara rutin mengadakan apel kesiapsiagaan bencana setiap tahun. Kegiatan ini melibatkan sekitar seribu personel dan puluhan unit alat berat yang disiagakan di titik rawan banjir.
Mitigasi Berbasis Data dan Infrastruktur
Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pemetaan potensi risiko banjir dan longsor secara berkala. Kepala Bidang Pemerintahan Bakorwil V Jember, Choirul Anwar, menjelaskan bahwa validasi data sangat penting mengingat 42 persen wilayah Bakorwil V merupakan kawasan hutan yang berdampak pada daya serap air.
“Peta risiko ini akan jadi acuan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan saluran air. Tujuannya supaya penanganan bencana lebih sistematis dan kerugian dapat ditekan,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi, Dinas PU SDA juga memaparkan progres perbaikan infrastruktur pengendali banjir yang menjadi kewenangan provinsi. Hal ini diharapkan mampu mengurangi dampak banjir bandang yang kerap terjadi saat musim hujan.
Kolaborasi Multi Pihak
Penanganan bencana banjir tidak bisa hanya dilakukan satu instansi. Karena itu, pemerintah menggandeng BPBD, Dinas Sosial, Cipta Karya, Basarnas, Tagana, dan relawan kebencanaan. Seluruh pihak sepakat meningkatkan koordinasi agar distribusi bantuan logistik, evakuasi warga, hingga pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif.
“Semua langkah ini untuk memastikan masyarakat di wilayah rawan banjir lebih siap, risiko bisa diminimalkan, dan penanganan bisa segera dilakukan jika bencana datang,” tutup Choirul. (ata/sip)
