bongkah.id ‐‐ Bantuan subsidi kuota internet siswa dan guru akan dikirim ke nomor ponsel yang terdaftar. Kuota data langsung diisikan oleh operator. Kebijakan ini untuk memotong jalur realisasi pengiriman kuota data. Pun tepat sasaran.
“Dalam kondisi saat ini, dibutuhkan penanganan bantuan yang tepat sasaran dan cepat. Targetnya agar bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan yang berhak,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2020).
Untuk kelancaran sistem pengiriman kuota data internet tersebut, menurut dia, para siswa hendaknya segera mendaftarkan nomor ponselnya ke sekolah masing-masing.
Sebaliknya pihak sekolah hendaknya bersikap proaktif. Menanyakan nomor ponsel para siswanya. Demikian pula para guru. Selanjutnya memasukkan data tersebut dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pun memastikan kebenaran data tersebut.
Data pada Dapodik, dikatakan, selanjutnya diolah Pusat Data dan Informasi Kemendikbud. Setelah terverikasi sesuai kartu yang digunakan, data akan diberikan kepada masing-masing operator.
“Nah itu kita batasi awal September setidaknya harus selesai. Bagi peserta didik yang belum mempunyai nomor (HP), karena belum punya gawai akan ikut tahap bulan berikutnya,” ujarnya.
Rencananya satu nomor HP milik siswa, menurut dia, akan diisi bantuan kuota lebih dari satu kali per bulan. Ini khusus untuk keluarga yang hanya memiliki satu nomor telepon. Namun lebih dari satu anak yang bersekolah.
Teknis pengiriman kuota, kata Jumeri, masih menjadi diskusi antara Kemendikbud dan operator. Wacana ini sendiri dipertimbangkan. Pasalnya banyak keluarga yang hanya memiliki satu gawai, tapi punya lebih dari satu anak yang sekolah.
Dalam program subsidi kuota data internet ini, ditegaskan, tak ada lagi alasan bagi para guru tidak memiliki kuota. Untuk proses pembelajaran jarak jauh.
“Saat ini para guru bisa beralibi proses pembelajaran tak mulus, karena banyak siswa tidak punya pulsa. Namun pasca subsidi kuota data ini terealisi, tidak ada alasan lagi,” ujarnya.
Sementara siswa yang tinggal di daerah tak ada akses internet dan berada di zona hijau Covid-19, dikatakan, tak mendapat bantuan kuota internet. Sebab proses belajar mengajar dapat dilakukan secara normal. Tatap muka di sekolah.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar penyaluran bantuan kuota internet Kemendikbud tak terkendala masalah teknis atau administrasi. Ia meminta pembaruan data pada Dapodik segera dilakukan.
“Rakyat sudah sangat menunggu-nunggu bantuan ini. Jangan sampai terhambat masalah teknis atau administrasi,” kata Hetifa saat dihubungi ponselnya.
Menurut dia, kendala tersebut antara lain ketidaksinkronan data. Ia khawatir pemberian bantuan kuota ini tak tepat sasaran. Subsidi kuota data diberikan ke nomor yang salah.
“Pemda dapat melihat siapa yang sudah melakukan pembaruan dan mana yang belum. Untuk yang belum, pemda dapat melakukan jemput bola. Untuk mengingatkan lewat telepon dan memberikan layanan bantuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan menggunakan anggaran Rp7,2 triliun untuk membelikan kuota internet bagi siswa, guru dan dosen selama pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus corona.
Nadiem menyampaikan itu saat rapat bersama Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8/2020). Ada pula anggaran untuk tunjangan profesi pengajar sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah total keseluruhan anggaran yang akan dikucurkan hampir Rp9 triliun.
Sedangkan bantuan kuota data internet itu, untuk periode waktu September-Desember 2020. Siswa bakal menerima 35 gigabyte per bulan, guru menerima 42 gigabyte per bulan, serta mahasiswa dan dosen menerima 50 gigabyte per bulan. (ima)
