Bongkah.id – Rapat Kerja Majelis Hukum dan HAM (MHH) serta LBHMU PWM Muhammadiyah Jawa Timur menghadirkan Busyro Muqoddas sebagai pembicara. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu akan menyampaikan materi dan penguatan materi terkait harmonisasi dan interkoneksi organisasi dalam pelayanan Kumham.
Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PWM Jawa Timur, Ahmad Riyadh UB mengatakan, Busyro akan menjadi narasumber inti dalam raker. Materi dan penguatan yang dipaparkan dalam upaya menyatukan gerakan Muhammadiyah dalam membela dan melayani umat dalam hal Hukum dan HAM.
“Pak Busyro akan memberikan penguatan untuk bagaimana LBH Muhammadiyah (LBHMu) bersama-sama membawa bangsa dan negara yang berkeadilan di mata hukum secara sungguh-sungguh,” kata Riyadh, Selasa (30/5/2023).
Raker MHH dan LBHMU akan digelar di Ballroom 1-2 Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (1/6/2023). Riyadh menjelaskan, materi dan penguatan dari Busyro selaras dengan tujuan yang tertuang dalam tema Raker yakni ‘Harmonisasi dan Interkoneksi Kelembagaan Hukum Muhammadiyah Jawa Timur Menuju Masyarakat yang Berkeadilan’
“Maka langkah-langkah kelembagaan di Muhammadiyah berkaitan dengan hukum dan HAN ke depan akan diharmoniskan,” ujar Riyadh.
Riyadh menambahkan, Busyro Muqoddas akan memaparkan materi berkaitan dengan harmonisasi dan interkoneksi kelembagaan hukum Muhammadiyah di Jawa Timur. Pihaknya berharap, dengan harmonisasi dan interkoneksi yang baik, akan memberikan pencerahan kepada umat, kepada seluruh elemen bangsa dan negara.
“Sehingga bisa memperoleh putusan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan,” tandas Riyadh.
Advokat senior di Jawa Timur ini menegaskan, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr Trisno Raharjo juga akan memberikan arahan terkait harmonisasi dan interkoneksi lembaga hukum Muhammadiyah di Jatim. Adapun materi pemantapan interkoneksi dengan LBH Muhammadiyah akan disampaikan Ketua LBHAP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho.
“Acara kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi “Tata hubungan kelembagaan MHH wilayah dan daerah serta MHH dengan lembaga lain yang dilaksanakan oleh koordinator panitia Dr Umar Sholahudin,” ungkapnya.
Riyadh berharap, Raker MHH-LBHMu dapat menghasilkan desain tata kerja dan hubungan dengan skema yang tepat. Sehingga persoalan hukum dan HAM dari hulu sampai hilir penanganannya semakin jelas serta ada kepastian hukum.
“Semua itu, untuk memberi pembelaan dan pelayanan kepada umat dan negara yang berkeadilan,” tutur Riyadh.
Dia menerangkan, tercetusnya ide agenda raker terkait harmonisasi dan interkoneksi karena penyelesaian masalah hukum menyangkut Muhammadiyah secara organisasi maupun individu anggotanya belum dilakukan dengan fokus dan optimal. Oleh karena itulah, MHH dan LBHMu hadir untuk mengurai kekusutan tersebut.
“LBH Muhammadiyah bersama seluruh pengurus MHH PW Muhammadiyah Jawa Timur, merancang ide bagaimana masalah hukum dan HAM seluruh, fokus ditangani, dilayani dan dibela. Harapannya supaya melahirkan hasil putusan dan kepastian hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Semangat ini, lanjut Riyadh, selaras dengan tujuan Raker. Selain itu juga dapat mendorong Majelis Hukum dan HAM bersama LBH Muhammadiyah di masing-masing PDM melaksanakan program kerja. Hal itu tentu disesuaikan dengan kemampuan kondisi masing-masing daerah di Jawa Timur dengan mengedepankan harmonisasi dan interkoneksi kelembagaan.
“Mengenai skema kerja, akan ditetapkan sebagai pedoman yaitu skema kerja dan hubungan kerja antara MHH dengan LBHAP, Regulasi dan Prosedur penanganan perkara di lingkungan MHH dan LBHAP Jawa Timur,” terangnya. (bid)
