Bongkah.id – Alokasi anggaran bantuan sosial (Bansos) tahun 2021 mencapai Rp 110 triliun memunculkan kerawanan korupsi baru. Untuk mengantisipasi bocornya uang negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyaluran dana perlindungan sosial.
Kebijakan tersebut sebagai upaya antisipasi agar kasus korupsi dana bansos yang menyeret mantan Mensos Juliari Batubara tidak terulang. Usulan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman melalui cuitannya.
“Yang penting Bapak Presiden Jokowi kawal ketat agar bantuan rakyat tidak disalahgunakan kelompok tertentu. Saya usul, serahkan saja kepada KPK untuk melakukan pengawasan program bantuan untuk rakyat,” tulis Benny melalui akun twitter pribadinya @BennyHarmanID, Selasa (29/12/2020).
Menurut Benny, pelibatan KPK dalam proses pengawasan itu bakal mengembalikan kepercayaan publik terhadap program bansos tersebut.
“Menjaga optimisme itu penting agar tidak hilang kepercayaan rakyat. Rakyat Monitor!” tambah politisi Partai Demokrat ini.
Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan Rp 110 triliun dalam APBN 2021untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dalam Rapat Terbatas Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka pada Selasa (29/12/2020), Jokowi merinci penyaluran dana bansos itu.
Rinciannya, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako. Dana tersebut akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.
“Saya telah memerintahkan agar bansos segera disalurkan di bulan Januari. Dan jangan ada potongan dalam bentuk apapun,” jelas Presiden Jokowi dalam akun resminya, @jokowi, Selasa (29/12/2020) malam.
Jokowi menegaskan, dana bansos harus disalurkan tepat sasaran. Jika perlu, lanjutnya, perbaikan data akan melibatkan pemerintah daerah akan dilibatkan.
“Mengapa Januari? Ini menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, sekaligus daya ungkit untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” cetus Jokowi.
Kemudian, Jokowi menambahkan, sebesar Rp 28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta KPM selam empat triwulan. Sementara, untuk bansos tunai pemerintah pusat menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama Januari hingga April 2021.
“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun,” terang presiden. (bid)
