Bongkah.id – Pemerintah dipastikan batal melakukan impor beras. Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo meninaju langsung panen raya padi di Kabupaten Malang, Kamis (29/4/2021).
Presiden Jokowi memastikan, hasil panen raya di Jatim, khususnya Kabupaten Malang sangat memuaskan. Pantauan lapangan ini menjadi salah satu langkah Presiden untuk mengecek produksi beras secara nasional.
”Saya bersama dengan Ketua DPR, para menteri, gubernur, dan bupati untuk memastikan bahwa produksi padi yang ada, panen yang ada, betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden Jokowi di Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).
Kepala negara meminta perhitungan yang matang dari hasil panen padi di sejumlah wilayah yang menjadi lumbung padi dapat memenuhi kebutuhan beras nasional. Sehingga pemerintah bisa memutuskan dengan yakin apakah swasembada atau perlu melakukan impor beras pada tahun ini.
“Kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dihitung. Dengan demikian kita tidak perlu impor. Tapi ingat itung-itungannya harus pasti karena ini menyangkut masalah perut rakyat,” ujar Jokowi.
Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, antara lain, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang M Sanusi. Dalam peninjauan tersebut, Presiden dilaporkan juga berbincang-bicang dengan petani.
Secara geografis, sebagian besar wilayah di Jawa Timur memang berpotensi menjadi lumbung pangan, fakta tersebut membuktikan bahwa Jawa Timur layak dinobatkan sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Prestasi tersebut didukung oleh Data Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
Dengan luas panen mencapai 1,761,881 ha, produksi padi di Jatim dapat mencapai 10.022.386 ton GKG atau setara dengan 5,757.316 ton beras.
Kabupaten Malang adalah salah satu daerah di Jatim yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, terutama pada tanaman pangan. Secara rinci, Bulan April ini Kabupaten Malang memiliki potensi luas panen padi hingga 6.441 hektare dengan estimasi produksi 45.774 ton GKG.
Sedangkan untuk Bulan Mei mendatang potensi luas panen di sana diperkirakan mencapai 4.829 hektare dengan estimasi produksi 34.243 ton GKG dan harga rata rata gabah mencapai 4600 perkilogram atau 5600 untuk GKG.
Menurut Presiden, keberhasilan panen dan tanam tahun ini akan menentukan perhitungan berapa kebutuhan rakyat secara detail. Sehingga, kata dia, ke depan Indonesia tidak perlu melakukan impor atau bergantung pada negara lain.
“Sekali lagi saya berharap ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita betul betul bisa kita raih tanpa harus impor dari negara lain,” tutup Jokowi.
Stok Beras Nasional Bisa Surplus
Sejak awal Maret 2021, polemik impor beras menghangat. Hal ini dipicu pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3/2021), yang menyebutkan rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini.
Sontak masyarakat pertanian Indonesia bereaksi kontra karena proyeksi tahun ini mengarah pada surplus beras domestik.
Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso optimistis bahwa neraca beras dalam negeri tahun ini surplus. Hal ini didasarkan atas data areal sawah di awal tahun 2021 serta proyeksi areal sawah pada sisa bulan berikutnya yang didukung prakiraan cuaca.
Berdasarkan luas areal sawah pada awal 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-April 14,54 juta ton. Luas areal meningkat 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang sebanyak 11,46 juta ton.
Sementara luas areal sawah pada musim kemarau di pertengahan tahun ini, menurut Dwi, lebih luas ketimbang tahun lalu. Hal ini disebabkan masih turunnya hujan akibat La Nina. Selanjutnya, panen raya akan terjadi lagi sebelum akhir tahun yang produksinya diperkirakan akan lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu.
Dengan demikian, Indonesia berpotensi mencatatkan surplus beras lagi pada tahun ini. Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) yang berjejaring di 90 kabupaten dan kota di 19 provinsi di Indonesia memperkirakan produksi beras nasional tahun ini meningkat 5% ketimbang tahun lalu.
”Luas tanam untuk musim kering meningkat, berarti produksi meningkat. Nanti akan tertolong La Lina sekalipun lemah. Bukti empiris selama 20 tahun terakhir, setiap ada La Nina, produksi beras naik karena curah hujan bertambah. Hanya memang yang harus diwaspadai, sepanjang La Nina, organisme pengganggu tanaman, bisa penyakit bisa hama, trennya juga meningkat. Ini yang perlu diwaspadai,” kata Dwi.
Terkait kesejahteraan petani, Dwi menjelaskan, harga gabah kering panen (GKP) konsisten rendah sejak Januari. Saat ini, rata-rata harga GKP adalah Rp 3.400 hingga Rp 3.800 per kg. Padahal, biaya produksinya, merujuk survei AB2TI di Jawa Timur, rata-rata Rp 4.523 per kg. Akibatnya, petani rugi Rp 2,7 juta per hektar.
”Kalau Presiden ingin membantu saudara-saudara petani sekaligus mengamankan cadangan beras pemerintah, dorong Bulog untuk menyerap gabah petani dalam negeri. Bukan malah impor beras,” kata Dwi. (bid)
