Bongkah.id – Keterlambatan pembangunan dua puskesmas di Kabupaten Jombang yang masuk dalam Proyek Strategis Daerah (PSD) kembali menuai sorotan tajam. Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LinK), Aan Anshori, menyebut kemoloran ini sebagai bukti nyata kegagalan sistemik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam merencanakan dan mengawasi proyek strategis pelayanan publik.
“Ini bukan keterlambatan pertama. Hampir tiap tahun kejadian seperti ini terus berulang. Pemkab terbukti gagal mengantisipasi. Dampaknya jelas, masyarakat dirugikan karena layanan puskesmas jadi tak optimal,” tegas Aan, Senin (28/7/2025).
Kritik Tajam untuk DPRD: “Jangan Sekadar Mengaum”
Aan juga menyoroti peran legislatif. Meskipun mengapresiasi sikap kritis Komisi C DPRD Jombang yang rajin melakukan sidak proyek, ia menilai langkah itu belum cukup menyentuh akar masalah.
“Auman DPRD belum berdampak signifikan. Harusnya mereka gunakan kewenangan penuh untuk memastikan proyek strategis diselesaikan tepat waktu dengan kualitas terbaik,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi menyeluruh implementasi proyek strategis daerah, terutama sektor kesehatan seperti pembangunan puskesmas.
“Pansus bisa jadi instrumen penting untuk mengurai benang kusut proyek bermasalah. Rekomendasinya harus konkret, misalnya evaluasi ulang kontrak kerja,” tegas Aan.
Konsultan Pengawas Dinilai Gagal Jalankan Fungsi
Tak berhenti di eksekutif dan legislatif, Aan juga mengkritik keras kinerja konsultan pengawas proyek yang dianggap hanya bekerja secara formalitas tanpa kontribusi nyata terhadap ketepatan waktu dan kualitas hasil proyek.
“Konsultan pengawas itu digaji dari uang rakyat. Wajib hukumnya mereka ikut memastikan proyek sesuai jadwal dan spesifikasi. Kalau proyek molor, mereka juga harus ikut bertanggung jawab,” tandasnya.
Masalah Lama yang Tak Pernah Tuntas
Keterlambatan proyek pembangunan Puskesmas Keboan dan Puskesmas Jelakombo disebut menambah panjang daftar proyek pelayanan publik di Jombang yang tak kunjung selesai tepat waktu. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi sinyal kuat adanya kegagalan manajerial struktural di tubuh birokrasi.
Aan menekankan, proyek puskesmas bukan sembarang proyek. Ini bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam anggaran dan pelaksanaan.
“Kita bicara soal fasilitas kesehatan. Kalau puskesmas molor, yang rugi itu masyarakat paling bawah. Ini soal keberpihakan dan tanggung jawab anggaran publik,” pungkasnya. (*)
