bongkah.id — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai membingungkan ribuan pedagang UMKM setelah relokasi dari kawasan Car Free Day (CFD) Alun-alun ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lingkar Timur, Sidoarjo.
Para pedagang mengaku, bulan Ramadan yang biasanya menjadi “musim panen” justru terasa sepi setelah kepindahan tersebut. Kondisi ini memicu keresahan, terutama karena Ramadan merupakan momentum utama untuk meningkatkan pendapatan.
Di tengah kegelisahan itu, dukungan datang dari legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak sampai mematikan mata pencaharian masyarakat kecil.
“Ramadan punya magnet luar biasa. Jangan sampai kita membunuh rezeki orang lain. UMKM adalah mitra pemerintah dan tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya dalam audiensi bersama Guyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo) di ruang paripurna DPRD, Rabu (25/2/2026) sore.
Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, menegaskan para pedagang tidak menolak relokasi. Namun, mereka meminta kebijakan yang realistis dan tidak merugikan.
“Bila ASN mendapat THR, maka THR pedagang adalah hasil jualan,” ujarnya.
Berdasarkan data Pedalindo, terdapat sekitar 3.700 pedagang yang terdata, terdiri atas 3.000 pedagang tidak tetap dan 700 pedagang tetap.
Awalnya, para pedagang ini berjualan di CFD Jalan Raya Ponti. Mereka kemudian direlokasi ke CFD Alun-alun. Namun, pendapatan di Jalan Raya Ponti disebut lebih tinggi dibandingkan di Alun-alun.
Menurut Bram, di kawasan Alun-alun yang ramai hanya pedagang makanan dan minuman, sementara pedagang pakaian mengalami penurunan omzet drastis akibat jam operasional yang terbatas.
Saat relokasi ke CFD Alun-alun, kuota yang tersedia hanya 505 lapak.
Memasuki Ramadan, kebijakan kembali berubah. CFD Alun-alun ditutup dan pedagang dipindahkan ke MPP dengan kapasitas sekitar 320 stan, sedangkan 430 pedagang berharap tetap bisa berjualan.
Hari pertama berjualan di MPP menjadi pukulan berat. Bram menyebut hanya satu hingga dua pedagang yang benar-benar memperoleh penjualan.
“Pedagang pakaian sudah kulakan sejak awal tahun. Kalau sepi, bagaimana bisa mengembalikan utang?” keluhnya.
Ketua DPD Pedalindo Sidoarjo, Sunyoto Gatot, menyampaikan empat tuntutan utama, yakni menolak relokasi ke MPP, meminta kembali ke Jalan Raya Ponti, mendesak penerbitan Peraturan Bupati tentang UMKM sebagai payung hukum, serta pembentukan tim terpadu agar tidak terjadi tarik-menarik kepentingan.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, menilai persoalan ini seharusnya telah dimatangkan sebelum Ramadan.
“Pelaku usaha jangan dibuat mondar-mandir seperti ini. Harus ada perlindungan dan regulasi yang jelas,” tegasnya.
Anggota Komisi B, Emir Firdaus, turut mendorong pembinaan berkelanjutan bagi UMKM, termasuk pelatihan dan akses pinjaman berbunga rendah sekitar 3 persen.
Ia juga mengusulkan penyelenggaraan festival UMKM di GOR sebagai alternatif lokasi yang lebih representatif tanpa mengganggu konsep CFD.
Relokasi mungkin dimaksudkan untuk penataan kota. Namun, bagi pedagang kecil, setiap perpindahan lokasi merupakan pertaruhan hidup.
Tiga pekan menjelang Lebaran menjadi masa krusial. Di balik meja-meja lipat dan gantungan pakaian yang lebih sering tersentuh angin ketimbang pembeli, ada cicilan kulakan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan dapur yang harus tetap terpenuhi.
Pesan yang mengemuka dari ruang paripurna DPRD pun jelas: kebijakan publik harus berpihak pada keberlangsungan rezeki rakyat kecil.
Bagi UMKM, Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, melainkan penentu apakah mereka dapat menyambut Hari Raya dengan senyum lega. (anto)
