bongkah.id — Bupati Jombang Warsubi merealisasikan salah satu janji kampanyenya melalui program Wifi Rakyat, yang diluncurkan dalam 100 hari pertama masa kerja.
Program ini menghadirkan akses internet gratis di 306 desa/kelurahan dan enam taman kota, termasuk wilayah yang selama ini tergolong blankspot.
Sejak awal peluncurannya, Wifi Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen pemerataan akses digital.
Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan program ini dapat memperkuat digitalisasi pendidikan, membantu pemasaran UMKM berbasis daring, serta mempermudah pelayanan administrasi di tingkat desa.
Layanan internet gratis tersebut dipasang hingga ke wilayah pelosok, seperti Dusun Kedungdendeng dan Desa Jiporapah, yang sebelumnya mengalami keterbatasan jaringan.
Kehadiran Wifi Rakyat disambut positif oleh masyarakat, terutama pelajar dan pelaku UMKM yang memanfaatkan koneksi internet untuk belajar daring, promosi produk, hingga transaksi digital.
Untuk merealisasikan program ini, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran APBD 2025 sebesar Rp 2,1 miliar. Pengadaan dan operasional layanan dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia jasa PT Lintas Data Prima.
Namun demikian, program yang telah berjalan dan dirasakan manfaatnya tersebut dilaporkan resmi berakhir pada 31 Desember 2025.
Berdasarkan surat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang, kontrak layanan dengan penyedia jasa telah berakhir dan diikuti dengan penarikan perangkat Wifi Rakyat di lapangan.
Berakhirnya Wifi Rakyat memunculkan catatan penting dalam konteks kondisi sosial ekonomi saat ini.
Di tengah meningkatnya biaya hidup, akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar rumah tangga, sejajar dengan listrik dan air bersih.
Salah satu pengeluaran rutin yang cukup membebani masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, adalah pulsa atau paket data internet.
Internet tidak lagi berfungsi tunggal sebagai sarana hiburan. Bagi masyarakat desa, jaringan internet menjadi alat multifungsi: untuk pendidikan anak, akses informasi kesehatan, pemasaran produk UMKM, komunikasi kerja, hingga pengurusan layanan publik.
Dalam konteks ini, internet gratis dapat dibaca sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat, karena secara langsung menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus membuka peluang ekonomi.
Karena itu, meski masa operasional Wifi Rakyat terbilang singkat, program ini dinilai telah menunjukkan arah kebijakan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Tantangan ke depan bagi pemerintah daerah adalah merumuskan skema keberlanjutan—baik melalui penganggaran ulang, kolaborasi lintas sektor, maupun model layanan publik digital agar akses internet sebagai kebutuhan dasar rakyat tidak terputus oleh batas kontrak anggaran. (kim)
