Bongkah.id – Sebanyak 10.703 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Jombang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Pemkab Jombang melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jombang menyalurkan BLT DBHCHT langsung yang dilakukan secara simbolis di Balai Desa Bendungan, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Minggu (8/9/2024).
Bantuan itu diberikan sebagai bentuk pengelolaan DBHCHT sebagai dukungan Pemkab Jombang kepada masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang Wignyo Handoko menjelaskan, dalam kegiatan itu ada 223 orang yang diundang sebagai perwakilan. Mereka, adalah para penerima bantuan dari pemerintah.
“Bantuan ini, adalah salah satu program lingkungan sosial, pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.
Wignyo merinci, penerima BLT DBHCHT itu totalnya mencapai 10.703 orang. Dengan rincian 6.396 merupakan buruh tani dan 4.307 buruh pabrik rokok. Mereka, akan menerima bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu untuk 4 bulan.
“Jadi total untuk setiap orangnya akan mendapatkan Rp 1,2 juta,” ungkapnya.
Sementara sasaran dari bantuan, adalah warga di wilayah utara Sungai Brantas. Yakni di Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu dan Kecamatan Ngusikan.
“Wilayah utara Brantas juga dipilih karena wilayah ini merupakan penghasil utama tembakau yang kemudian mendatangkan DBHCHT,” imbuhnya.
DBHCHT juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan bantuan penananam cabai yang diberikan kepada 850 orang dalam kegiatan itu.
“Bantuan cabai ini juga sebagai bentuk langkah pemerintah untuk mengantisipasi inflasi kebutuhan bahan pangan, utamanya cabai. Penerimanya adalah warga dengan status kemiskinan ekstrem,” imbuh Wignyo.
Ia berharap, bantuan yang diberikan pemerintah itu bisa meringankan beban masyarakat. Pihaknya juga menyebut, pemberian bantuan itu juga salah satu bentuk pemerintah peduli dan berpihak kepada petani dan buruh.
Dalam kegiatan penyerahan, hadir Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo bersama sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.
Hadir pula forkopimcam dan perwakilan kepala desa dari lima kecamatan penerima bantuan serta perwakilan APTI dan SPSI. (ima/rf/*)
