bongkah.id – Pembukaan sekolah tatap muka, tidak bisa hanya mempertimbangkan vaksinasi Covid-19 pada guru dan tenaga kependidikan. Namun harus memenuhi tiga persyaratan vital, yang digariskan Satgas Covid-19.
Tiga syarat vital yang harus dipenuhi itu, adalah pemerintah harus mempertimbangkan laju penularan Covid-19, kualitas kepatuhan masyarakat terhadap Covid-19, dan yang terakhir yakni cakupan vaksinasi yang sudah rampung dilakukan ketika sekolah hendak dibuka.
Demikian penjelasan Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui Youtube FMB9ID_IKP, Jumat (26/2/2021).
Sebagaimana diketahui, wacana pembukaan sekolah tatap muka itu sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo, usai vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan guru. Mantan Wali Kota Solo itu ingin kegiatan belajar tatap muka di sekolah bisa dimulai pada Juli 2021.
Menurut Siti Nadia, vaksinasi hanya salah satu langkah intervensi dalam pengendalian covid-19. Jika sekolah ingin dibuka, maka ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Artinya, tidak bisa hanya lihat cakupan vaksinasi dipenuhi, maka sekolah tatap muka bisa diselenggarakan.
“Kalau memang bisa mencapai target 100 persen cakupan vaksinasi pada pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya ini juga suatu hal yang bisa kita pertimbangkan, apakah sekolah bisa belajar tatap muka kembali,” ujarnya.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yaswardi mengatakan, vaksinasi bakal diprioritaskan pada guru PAUD dan SD. Demikian pula yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.
Menurut Yaswardi, data penerima vaksinasi di lingkungan pendidikan mengacu pada Data Pokok Pendidikan milik pemerintah pusat. Juga, data milik Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Vaksinasi itu bakal dilakukan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan, termasuk yang berstatus honorer.
“Pada saatnya vaksin itu tersedia, kita prioritaskan pada guru-guru yang akan melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka,” tambahnya.
Pada awal pelaksanaannya, Yaswardi mengatakan, vaksinasi akan diprioritaskan pada guru dan tenaga kependidikan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang paling terdampak covid-19. Namun pada gilirannya, vaksinasi akan dipetakan di luar provinsi itu.
Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengingatkan setiap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah selama pandemi Covid-19, harus dilakukan seizin dan disetujui orang tua murid. Demikian pula disetujui pemerintah daerah, pihak sekolah, dan siswa.
“Baik pemerintah daerah, penyelenggara kegiatan belajar mengajar, orang tua murid dan bahkan siswa harus sepakat terlebih dahulu untuk memulai KBM tatap muka,” katanya saat dikonfirmasi.
Sekolah yang hendak menggelar belajar tatap muka, ditegaskan, wajib menyiapkan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan. Sistem itu untuk membuat aktivitas pengajar dan siswa tak berpotensi menularkan virus Covid-19.
Kesiapan tersebut, tambahnya, meliputi perlengkapan penunjang protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Misalnya masker, handsanitizer, tempat cuci tangan, dan akses menuju sekolah agar tidak mengakibatkan kerumunan.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memastikan KBM tatap muka saat pandemi Covid-19, rencananya dimulai pada semester ini atau Juli 2021. Namun Kemendikbud belum memberikan penjelasan mengenai tahapan pembukaan sekolah tersebut.
Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri hanya mengatakan, KBM tatap muka ini sekaligus sebagai kampanye penerapan protokol kesehatan di sekolah.
“Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan,” ujarnya. (rim)
