bongkah.id — Setelah menjadi sorotan tajam publik dan viral di media sosial, persoalan ketimpangan perlakuan terhadap guru honorer akhirnya mendapat respons dari pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan guru honorer akan menerima insentif sebesar Rp 400.000 per bulan.
Kebijakan ini muncul menyusul kritik luas masyarakat yang menilai ketidakadilan antara kesejahteraan guru honorer dan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di media sosial, warganet mempertanyakan prioritas negara yang dinilai lebih memperhatikan program baru, sementara para guru honorer—yang telah bertahun-tahun mengabdi masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Guru honorer juga bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi dan kritik masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).
Insentif sebesar Rp 400.000 per bulan tersebut direncanakan mulai diberikan tahun ini kepada guru honorer yang memenuhi kriteria tertentu.
Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah, terutama wilayah terpencil.
Bagi sebagian guru honorer, kebijakan ini bukan sekadar angka. Ia menjadi pengakuan moral atas pengabdian panjang yang kerap luput dari perhatian negara.
Selama ini, banyak guru honorer menerima honor jauh di bawah upah minimum, bahkan ada yang hanya dibayar ratusan ribu rupiah per bulan.
Gelombang kritik yang mendorong lahirnya kebijakan ini mencerminkan kuatnya kontrol publik di era digital.
Media sosial menjadi ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan untuk didengar langsung oleh pengambil kebijakan.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai insentif tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural guru honorer.
Mereka berharap pemerintah tidak berhenti pada solusi sementara, tetapi melanjutkan dengan kebijakan jangka panjang yang lebih adil, termasuk kepastian status dan penghasilan layak.
Bagi para guru honorer, keputusan ini setidaknya memberi harapan: bahwa suara mereka, ketika disuarakan bersama, masih mampu mengetuk pintu kekuasaan. (kim)
