Bongkah.id – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, siap ditetapkan menjadi Perda. Bupati Ikfina Fahmawati telah menyampaikan nota penjelasan terhadap ketiag regulasi tersebut dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto di Gedung Graha Wichesa, Jumat (24/3/2023).
Tiga Raperda tersebut yakni tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto.
Terakhir, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Any Mahnunah dan segenap anggota dewan serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto juga Forkopimda.
Terkait penyampaian nota penjelasan terhadap Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa Raperda tersebut secara normatif disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.
Ikfina mengatakan, pajak merupakan sumber pendanaan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan. Maka melalui peraturan daerah itu, diharapkan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi besar.
“Adapun materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Antara lain meliputi pemungutan pajak dan retribusi, insentif fiskal dan kemudahan perpajakan, kerahasiaan data wajib pajak, serta insentif pemungutan pajak dan retribusi,” ujarnya.
Sementara itu, pada Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Bupati Ikfina mengatakan, terdapat dua alasan atau pertimbangan terkait disusunnya rancangan peraturan daerah ini.
Pertama, untuk menyesuaikan rumpun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten mojokerto. Sebagaimana diketahui, saat ini DPMPTSP Kabupaten Mojokerto masih melaksanakan dua urusan pemerintahan, meliputi bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral.
Kedua, dalam rangka penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi nasional perlu dibentuk badan riset dan inovasi daerah. Pembentukan tersebut, dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah.
“Terkait hal tersebut, perlu dilakukan perubahan nomenklatur badan perencanaan pembangunan daerah menjadi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah” bebernya.
Pada Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto. Bupati Ikfina menjelaskan, pengaturan struktur organisasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Mojokerto belum disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada, sehingga perlu diubah.
“Adapun ketentuan yang diubah tersebut antara lain mengubah ketentuan pasal 2 dengan menambahkan ketentuan terkait pembentukan badan penanggulangan bencana daerah dengan klasifikasi A, serta menghapus ketentuan bab III pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8, yaitu mengenai struktur organisasi BPBD, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 terkait struktur organisasi BPBD diatur dalam peraturan bupati,” ujarnya.
Ikfina menambahkan, dua Raperda terkait perubahan perangkat daerah telah mendapatkan rekomendasi.
“Sebagaimana disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Tanggal 13 Maret Tahun 2023 Nomor 061/10072/031.1/2023 perihal saran terhadap rancangan Perda Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.
Dalam agenda itu juga kepala daerah bersama pimpinan dewan menandatangani berita acara tentang pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses Tahap III tahun 2022 dan hasil Reses Tahap I Tahun 2023. Selanjutnya, pimpinan rapat Any Mahnunah menyerahkan dokumen tersebut ke Bupati Ikfina. (bid)
