Layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Kediri
Layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Kediri

Bongkah.id – Layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Kediri lagi-lagi diuji: jargon cepat, mudah, akurat memang terdengar manis, tapi di lapangan masih banyak warga yang terjebak dalam keruwetan data.

Rapat evaluasi dan monitoring yang digelar Dispendukcapil Kota Kediri, Kamis (21/8), seolah jadi cermin retak: sederet pekerjaan rumah (PR) lama ternyata belum juga beres. Hadir 46 kelurahan, 3 kecamatan, dan sejumlah OPD terkait, tapi masalah klasik tetap menghantui.

ads

Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, pun mengingatkan agar semangat pelayanan jangan hanya berhenti di baliho dan spanduk.

“Evaluasi rutin ini penting agar layanan benar-benar dirasakan manfaatnya. Kami tidak ingin masyarakat sekadar mendengar janji, tapi tidak mendapat dokumen kependudukan yang mereka butuhkan,” tegasnya.

Memang ada capaian yang bisa dibanggakan: kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian nyaris sempurna, hampir 100 persen. Tapi jangan buru-buru tepuk tangan—masih ada 8.400 penduduk yang pernikahannya belum tercatat resmi. Belum lagi kasus perceraian yang tidak kunjung punya akta, entah karena warga malas mengurus atau sistem yang bikin rumit.

Ironisnya, program Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga masih jalan di tempat. Realisasi baru 15,7 persen, jauh dari target nasional 30 persen. Padahal sudah dua tahun lebih program ini digembar-gemborkan. Sementara itu, banyak Kartu Keluarga (KK) dibiarkan basi: data pendidikan, pekerjaan, bahkan status perkawinan pemiliknya sudah berubah, tapi KK tetap diam tak tersentuh.

Marsudi pun menyentil para operator kelurahan dan kecamatan. “Tolong lebih aktif. Jangan hanya menunggu warga datang, tapi dorong mereka untuk mencatatkan perkawinan, memperbarui data, dan mengurus dokumen,” ucapnya—sebuah peringatan yang sayangnya seperti kaset lama yang diputar ulang tiap tahun.

Dispendukcapil berjanji akan memperkuat program Jemput Bola (Jebol) perekaman KTP-el dan KIA, terutama ke sekolah-sekolah dan kelompok rentan. Janji lainnya, layanan satu kali dua puluh empat jam kembali digaungkan, meski faktanya di lapangan masih sering macet karena koordinasi antar daerah yang tidak sinkron.

Evaluasi kali ini mengingatkan bahwa Kota Kediri masih punya jalan panjang menuju cita-cita MAPAN (Modern, Andal, Profesional, Akuntabel, Nyaman). Soalnya, bagaimana bisa bicara modern dan andal kalau urusan dokumen dasar warga saja masih tersendat? (wan/sip)

2

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini