Bongkah.id – Pemerintah Kabupaten Jombang mulai mengebut proses penjaringan tenaga pendidik dan sumber daya manusia (SDM) untuk Sekolah Rakyat, menyusul terbitnya petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Sosial.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa juknis tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial tertanggal 14 Mei 2025, dengan nomor: 1581/11DL.03/05/2025, perihal permohonan SDM tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.
“Rekrutmen mencakup kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya,” ujar Agus, Selasa (20/5/2025).
Agus menjelaskan, proses rekrutmen kepala sekolah dan guru dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di tingkat daerah.
“Untuk Jombang, Disdikbud melakukan penjaringan kepala sekolah dan guru dari SDM lokal yang kemudian diusulkan ke Kemendikdasmen,” jelasnya.
Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan tenaga pendidik untuk jenjang Sekolah Rakyat di Jombang meliputi:
- Jenjang SMP: 13 orang (1 kepala sekolah dan 12 guru mata pelajaran)
- Jenjang SMA: 19 orang (1 kepala sekolah dan 18 guru mata pelajaran)
- Tenaga kependidikan dan non-akademik: 29 orang, terdiri dari staf tata usaha, bendahara, operator, wali asuh, wali asrama, satpam, juru masak, dan petugas kebersihan.
- Proses rekrutmen SDM non-guru dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Penjaringan masih berlangsung, dan dilaksanakan bersama BKPSDM dan OPD lainnya,” tambah Agus.
Ia juga menegaskan bahwa untuk tahap awal, Sekolah Rakyat di Jombang hanya akan membuka jenjang pendidikan SMP dan SMA. Sementara untuk jenjang SD belum dibuka karena keterbatasan kuota.
“Untuk sekarang, hanya SMP dan SMA. SD belum bisa karena kuotanya belum tersedia,” pungkasnya. (ima/sip)
