bongkah.id – Penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke perbankan milik negara yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan di Tanah Air secara berarti.
Langkah ini awalnya ditujukan untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat kredit ke sektor riil serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Maria Elka Pangestu, mengatakan hingga kini penempatan dana tersebut belum diterjemahkan menjadi percepatan kredit.
“Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit. Ini apakah masalah waktu? Pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, di 7,9%. Jadi belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit,” ujar Maria dalam acara OJK Institute secara virtual, Kamis (19/2/2026).
Maria menjelaskan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada perbankan milik negara melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai belum optimal dalam meningkatkan ekspansi pembiayaan.
“Mungkin ini berkaitan dengan waktu atau faktor lain yang belum sinkron,” tambahnya.
Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI) termasuk penurunan BI-Rate hingga 4,75% belum berhasil menurunkan suku bunga kredit secara signifikan, sehingga permintaan kredit belum tumbuh kuat.
Hal ini turut memengaruhi laju pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, mengatakan perlambatan kredit bukan semata karena likuiditas yang tersedia, tetapi juga struktur sektor ekonomi domestik yang belum pulih sepenuhnya.
“Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun, likuiditas tambahan ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita,” katanya.
Hery menambahkan sikap “wait and see” pelaku usaha serta kondisi daya beli yang lemah turut memperlambat penarikan kredit meskipun fasilitas tersedia.
“Ini bukan hanya masalah suplai dana, tetapi juga keyakinan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi,” jelasnya. (kim)
