bongkah.id – Empat prajurit TNI diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus.
Dugaan itu terungkap dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).
Di hadapan wartawan, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan bahwa keempat terduga pelaku telah diamankan dan kini berada dalam proses pendalaman.
“Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS TNI,” ujar Danpuspom Mayjen Yusri.
Penegasan itu sekaligus menjawab spekulasi awal mengenai asal satuan para pelaku. Mereka bukan berasal dari satuan tempur yang lazim dikenal publik, melainkan dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, sebuah unit yang selama ini bekerja di balik layar.
Ketika ditanya lebih lanjut, Yusri mengungkap bahwa para terduga pelaku berasal dari dua matra berbeda yakni dari Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Komposisi ini menambah kompleksitas kasus, mengingat keterlibatan lintas matra dalam satu peristiwa kekerasan terhadap warga sipil.
Dari sisi kepangkatan, tiga dari empat orang tersebut merupakan perwira. Pangkat tertinggi adalah kapten. Yusri menyebut nama-nama mereka yakni Kapten NDB, Lettu SL, Lettu BHW, serta Serda ES.
“Waktu penyidikan kita akan bekerja semaksimal mungkin dengan harapan dapat kita lakukan secepatnya secara profesional,” lanjut Mayjen Yusri.
Saat ini, keempatnya ditahan di bawah kewenangan Polisi Militer TNI untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Status mereka masih sebagai terduga pelaku, sementara penyidik mendalami kronologi serta motif di balik aksi penyiraman air keras tersebut. “Kita juga masih dalami apa motifnya,” Mayjen Yusri menambahkan.
Di luar pagar Mabes TNI, perhatian publik mengarah pada dua hal sekaligus: kondisi Andrie Yunus sebagai korban, serta komitmen institusi dalam mengusut kasus ini secara transparan.
Sebagai aktivis HAM dari Kontras, Andrie dikenal vokal dalam mengawal berbagai isu sensitif, termasuk dugaan pelanggaran oleh aparat.
Peristiwa ini pun menempatkan kembali isu perlindungan terhadap pembela HAM ke ruang publik. Di satu sisi, proses hukum terhadap para terduga pelaku tengah berjalan. Di sisi lain, pertanyaan tentang motif dan konteks yang melatarbelakangi kejadian ini masih menggantung, menunggu jawaban dari penyidikan yang kini sedang berlangsung. (anto)
