Bongkah.id – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Sidoarjo, menyoroti pemberian dana hibah ke instansi penegak hukum di tengah adanya instruksi efisiensi anggaran.
“Pada APBD kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 ini ada alokasi hibah kepada beberapa instansi vertikal yang nilianya cukup besar, diantaranya hibah kepada Polresta Sidoarjo sebesar 40 miliar, ke BNN sebesar Rp 780 juta, dan Kodim Rp 500 juta,” kata Bupati LSM LIRA )abupaten Sidoarjo Winarno, Selasa (18/2/2025).
Ia menyayangkan, besarnya alokasi anggaran hibah pada APBD Jabupaten Sidoarjo 2025 yang mencapai puluhan miliar rupiah, justru tersalurkan ke pihak instansi vertikal dan bukan menjadi hal yang wajib bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
“Apalagi informasi yang saya terima besaran anggaran hibah yang nilainya puluhan miliar tersebut justru tersalurkan ke instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan masih banyak jalan yang rusak, gedung sekolah yang rusak dan fasilitas, pendangkalan sungai yang perlu normalisasi agar tidak ada banjir, dan lain lain,” tutur Winarno.
Namun demikian Bupati LSM LIRA Sidoarjo tersebut juga menyatakan bahwa pemberian hibah untuk instansi vertikal di wilayah Sidoarjo juga tidak melanggar aturan, akan tetapi pada situasi saat ini, apalagi sudah ada instruksi presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi belanja, seharusnya hibah kepada instansi vertikal tersebut juga di evaluasi.
“Meskipun pemberian hibah untuk instansi vertikal di wilayah kabupaten Sidoarjo ini tidak melanggar aturan, tetapi pemerintah daerah juga harus bijaksana dalam menyikapi instruksi presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi belanja anggaran daerah. Agar apa yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto supaya penggunaan uang negara ini benar benar di nikmati oleh rakyat,” pungkasnya. (yg/sip)
