Bongkah id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi meluncurkan 120 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Superapps Mojocaakti, dan E-Office Desa Digital Service pada Rabu (15/5/2025), bertempat di Pendopo Graha Majatama.
Langkah ini menjadi gebrakan dalam memperkuat ekonomi lokal dan mempercepat layanan publik berbasis teknologi. Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, menegaskan bahwa pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Koperasi ini dibentuk untuk mendorong kemakmuran dan pendapatan masyarakat desa,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Bupati.
Program Koperasi Merah Putih ini didasarkan pada lima regulasi utama, mulai dari UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, hingga Inpres No. 9/2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa, serta surat edaran dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa.
Saat ini, 120 koperasi telah terbentuk di seluruh kecamatan, dan Pemkab menargetkan 184 desa sisanya akan menyusul sebelum 12 Juli 2025. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari visi-misi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Koperasi Merah Putih ini juga didorong menjadi distributor resmi bahan pokok melalui kerja sama dengan Bulog dan Pupuk Indonesia. Harapannya, masyarakat tidak kesulitan lagi mengakses kebutuhan pokok seperti beras dan pupuk,” tambah Gus Bupati.
Pemkab Mojokerto juga mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pembentukan koperasi, termasuk pembiayaan operasional dan layanan notaris melalui penyesuaian APBD.
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI, Krisdianto, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Mojokerto. Ia menyebut Mojokerto sebagai kabupaten dengan jumlah koperasi Merah Putih bersertifikat AHU tertinggi di Jawa Timur.
“Dari 30 koperasi bersertifikat AHU di Jawa Timur, 19 di antaranya berasal dari Mojokerto. Ini menunjukkan keseriusan luar biasa dari pemerintah daerah,” ungkap Krisdianto.
Ia juga menantang seluruh kepala desa menyelesaikan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk 304 koperasi sebelum akhir Mei 2025, agar proses sertifikasi AHU dapat selesai pada Juni.
Program ini, lanjut Krisdianto, merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan koperasi di Indonesia. Pemerintah pusat menyiapkan dukungan pembiayaan melalui Bank Himbara dengan skema pinjaman lunak hingga Rp 5 miliar per koperasi.
Pinjaman ini akan diarahkan ke enam unit usaha utama seperti apotek, klinik, simpan pinjam, waserba, logistik, dan gudang desa. Ke depan, koperasi juga akan mengembangkan unit usaha seperti dapur umum berbasis gotong royong (MBG).
“Tujuan koperasi desa ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga untuk memutus rantai kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memangkas rantai distribusi agar harga lebih terjangkau di desa,” tambahnya.
Kepala desa akan bertindak sebagai pengawas koperasi untuk memastikan tata kelola berjalan transparan dan profesional. Pemerintah daerah akan terus mendampingi agar koperasi benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dengan peluncuran koperasi dan platform digital ini, Mojokerto optimis memperkuat kemandirian desa sebagai penggerak utama pembangunan nasional. (wid/sip)
