Bongkah.id – Pemerintah masih tarik ulur terkait jumlah dan waktu pemberian vaksin COVID-19 gratis yang akan diberikan kepada masyarakat. Kondisi ini menimbulkan peluang bagi pihak tertentu memainkan komersialisasi dan harga vaksin mandiri.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai, komersialisasi vaksin COVID-19 berpotensi terjadi karena ketidakpastian pemerintah dalam rencana vaksinasi gratis. Oleh sebab itu, ia meminta Satgas COVID-19 serta PT Bio Farma segera meningkatkan intensitas sosialisasi tentang rencana ketersediaan, jadwal, harga, dan tata cara pembelian vaksin jalur mandiri.
“Agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan. Jangan memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin COVID-19 jalur mandiri. Menurutnya, , “Inisiatif pihak tertentu yang mulai membuka pemesanan atau pre-order vaksin Corona jalur mandiri pada saat sekarang ini jelas terlalu terburu-buru,” kata Bambang kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).
Pria yang karib disapa Bamsoet itu menyebutkan, kekhawatirannya berdasarkan beberapa alasan. Selain belum adanya kepastian ketersediaan dan waktu vaksinasi, harga vaksin mandiri juga belum ditetapkan oleh pemerintah.
“Segala sesuatu tentang vaksin Corona dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual-belinya juga masih dalam tahap rencana,” ujarnya.
Bamsoet mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Karena sebelum digunakan nantinya, vaksin Corona harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use of authorization (EUA).
“Untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada. Karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. Termasuk informasi dari Satgas COVID-19 maupun dari Bio Farma sendiri,” cetus politisi Partai Golkar ini.
Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau pre-order. Tetapi, hingga kini, Bio Farma belum melayani pre-order vaksin Corona jalur mandiri untuk keperluan apa pun.
Jumlah produk jadi vaksin Corona yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Rencananya, akan ada bahan baku vaksin Corona untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021.
“Tetapi, prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah,” ucap Bamsoet.
Informasi terakhir yang disampaikan pemerintah yakni menaikkan target cakupan vaksinasi COVID-19 dari sebelumnya 107 juta penduduk, menjadi 182 juta. Peningkatan tersebut setara dengan angka yang ditanggung pemerintah dari 30% naik menjadi 50%.
“Kemungkinan nanti tapi ini masih tentatif ya, saya sebetulnya gak punya kewenangan ini. Jadi kemungkinan 50:50. Masih terus masih dievaluasi ini, tadi ini masih ada rapat lagi yang dipimpin oleh bapak Presiden dan Wakil Presiden, dievaluasi tentang alokasi berapa yang nanti harus ditanggung oleh pemerintah dan berapa yang mandiri, belum final,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada wartawan di gedung Kemensos, Senin (14/20/2020) kemarin.
Muhadjir mengungkapkan Presiden Joko Widodo saat ini meminta detail prioritas penerima vaksin virus corona, untuk mengklasifikasikan kelompok mana yang akan divaksin.
“Presiden meminta betul-betul detail, misalnya bila tujuan untuk ekonomi maka beliau akan menyampaikan berbasis prioritas,” ujar Pjs Menteri Sosial ini.
Ia menyebutkan prioritas yang diminta presiden yakni pertama tenaga medis, kedua non-medis yang ikut menangani COVID-19. Ketiga kelompok masyarakat itu, lanjutnya, merupakan ujung tombak penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi yang patut mendapat perhatian lebih.
“Karena itu, termasuk sedang dipertimbangkan pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan baik di perusahaan industri maupun UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sedang dipetakan, mana yang dibayar pemerintah mana yang mandiri,” tandasnya. (bid)
