bongkah.id – Pagi itu, Tim Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto turun ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
Disana, tampak lebih sunyi dari biasanya. Tak terdengar suara panci beradu atau aroma masakan yang biasa menguar sejak subuh. Sejumlah petugas berseragam tampak lalu lalang, mencatat, memeriksa sudut demi sudut dapur yang selama ini menjadi nadi pemenuhan gizi ribuan pelajar.
Dapur milik Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 itu kini berada di bawah sorotan. Dari tempat inilah, 2.679 porsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari disiapkan untuk 20 lembaga pendidikan. Namun sepiring soto ayam yang dibagikan pada Jumat, 9 Januari 2026, berubah menjadi awal dari dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri dan pelajar.
Tim Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto melakukan investigasi. Pemeriksaan dilakukan tertutup. Awak media hanya bisa memantau dari luar pagar, sementara di dalam, setiap detail menjadi bahan evaluasi, dari alur bahan mentah, proses memasak, hingga distribusi makanan.
Bagi para petugas, dapur ini bukan sekadar bangunan. Di sinilah harapan orang tua dititipkan, agar anak-anak mereka bisa belajar dengan perut kenyang dan tubuh sehat. Justru karena itulah, kehati-hatian menjadi mutlak.
“Makanan berprotein seperti ayam memiliki risiko tinggi jika tidak ditangani sesuai standar,” ujar Izzi Ashari, perwakilan Direktorat P2P Kemenkes.
Ia menjelaskan bahwa makanan idealnya dikonsumsi maksimal empat jam setelah disajikan. Melewati batas waktu itu, terlebih jika penyimpanan tidak sesuai SOP, potensi kerusakan meningkat tajam.
Namun investigasi ini, kata Izzi, bukan semata mencari kesalahan. Kehadiran Kemenkes lebih pada pendampingan dan pembinaan. Dari hasil pengecekan awal, fasilitas dapur dinilai cukup memadai, dari penataan ruang, alur pengolahan, hingga sistem distribusi telah memenuhi standar dasar.
“Secara kebersihan dan tata ruang, kondisinya baik. Tapi keracunan pangan bisa muncul dari banyak titik—bisa saat pengolahan, pengiriman, atau bahkan ketika makanan sudah diterima dan dikonsumsi,” katanya.
Hasil laboratorium kini menjadi kunci. Dari sanalah akan terungkap, di tahap mana rantai keamanan pangan itu terputus. Sambil menunggu, Kemenkes tetap memberikan sejumlah rekomendasi: pemasangan alat pengendali hama, penambahan sarana cuci tangan, hingga pengawasan yang lebih ketat dan berkala.
SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 sejatinya telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, proses administrasi di Dinkes Mojokerto masih berjalan. Peristiwa ini menjadi pengingat, bahwa kelayakan di atas kertas harus selalu sejalan dengan praktik di lapangan.
“Ke depan akan ada rekomendasi lintas kementerian dan lintas sektor,” ujar Izzi menutup pernyataannya. “Harapannya, ketika SPPG kembali beroperasi, keamanan pangan benar-benar terjaga.”
Di Mojokerto, dapur itu kini menjadi simbol pembelajaran bersama. Bahwa di balik program besar dan angka ribuan porsi, ada tanggung jawab besar pada setiap sendok yang sampai ke tangan anak-anak—tanggung jawab atas kesehatan, keselamatan, dan masa depan mereka.(anto)
