bongkah.id — Pagi di Dusun Maju, Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berjalan pelan. Di rumah berdinding sederhana, Muhammad Adi Faristian atau Faris memilih diam. Bocah 11 tahun itu hanya menggenggam erat tangan adiknya, Gendis Putri Ayu Kurniawan yang masih 7 tahun, seolah tak ingin terlepas.
Ketika rombongan Komisi D DPRD Sidoarjo datang, Selasa (13/1/2026), keduanya berdiri rapi di depan rumah—dengan senyum kecil yang menyimpan harap besar: kembali ke bangku sekolah.
Bagi keluarga seperti Faris dan Gendis, pendidikan sempat terasa sebagai kemewahan. Hidup bersama kakek mereka, Jauri (63), dan neneknya, Sumarsih (60), serta adik bungsu Fatiyah (3), hari-hari mereka diisi dengan perjuangan memenuhi kebutuhan paling dasar.
Penghasilan yang pas-pasan membuat Faris terhenti setelah lulus Madrasah Ibtidaiyah, sementara Gendis terancam menyusul kakaknya, putus di tengah jalan.
Di Sidoarjo, hingga kini belum berdiri Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan alternatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Ketika sekolah formal menjadi sulit dijangkau, tak banyak pilihan tersisa bagi keluarga seperti mereka. Maka, putus sekolah bukan sekadar risiko, melainkan kenyataan yang menghantui.
Kunjungan Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) pagi itu menjadi titik balik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan Faris dan Gendis dapat melanjutkan pendidikan secara gratis, lengkap dengan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Mochammad Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa negara tidak boleh absen ketika anak-anak kehilangan akses pendidikan. Ia meminta pemerintah desa dan Dikbud bergerak cepat menyelesaikan persoalan administrasi.
“Terkait administrasi, kami minta Pemdes segera mengurus surat pindah dan menyatukan dalam satu KK bersama kakek dan neneknya di Desa Tenggulunan. Dengan begitu, anak-anak lebih mudah mendapatkan fasilitas dari pemerintah,” ujar Dhamroni.
Ia juga meminta keluarga menetap di Desa Tenggulunan demi mempermudah pendampingan dan akses bantuan. “Anak-anak ini wajib sekolah. Negara harus hadir, meski Sekolah Rakyat belum tersedia,” katanya.
Dari sisi teknis pendidikan, Sekretaris Dinas Dikbud Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd, memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan. Faris akan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Candi, sementara Gendis diterima di SD Negeri Tenggulunan.
“Seluruh perlengkapan sekolah kami siapkan secara gratis. Insya Allah tidak ada kendala. Mulai 19 Januari 2026, mereka sudah bisa kembali bersekolah,” tutur Netti.
Ia menambahkan, ijazah Madrasah Ibtidaiyah milik Faris telah diterima keluarga, sehingga proses masuk SMP bisa langsung dilakukan.
Bagi Faris dan Gendis, keputusan itu bukan sekadar urusan administratif. Itu adalah pintu yang kembali terbuka untuk seragam baru, buku pelajaran, dan bangku sekolah yang sempat terasa jauh dari jangkauan mereka. Di tengah belum hadirnya Sekolah Rakyat di Sidoarjo, harapan dua anak dari Dusun Maju itu akhirnya menemukan jalannya. (anto)
