Bongkah.id – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) melalui pemutakhiran dan konsolidasi data di seluruh daerah.
“Kita terus berusaha menindaklanjuti arahan Presiden dan instruksi Presiden agar bansos tepat sasaran dengan konsolidasi data,” ujar Saifullah Yusuf usai meninjau lokasi Sekolah Rakyat di Jombang, pada Sabtu 11 Oktober 2025 lalu. Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial kini bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap data yang dikirim ke pusat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Saat ini kita bekerjasama dengan bupati, wali kota, gubernur untuk memastikan data-data yang diusulkan ke Jakarta, baik melalui surat usulan maupun aplikasi, itu sesuai faktanya,” ujarnya.
Gus Ipul sapaan akrabnya menambahkan, dalam proses pemutakhiran data, masyarakat juga dilibatkan secara langsung melalui aplikasi berbasis digital yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam memperbarui data penerima manfaat.
“Insyaallah dengan pemutakhiran bersama, melibatkan masyarakat umum lewat aplikasi, data kita lebih akurat,” katanya.
Lebih lanjut, Mensos menegaskan bahwa pemerintah sedang mengembangkan sistem berbasis teknologi yang akan menggantikan peran manusia dalam menentukan siapa yang berhak menerima bansos.
“Kita ingin nanti yang memilah-milih siapa yang menerima bansos dan tidak, itu teknologi, tidak lagi orang. Karena teknologi terhubung dengan data pemerintah,” tegasnya.
Saifullah menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan siapa pun untuk mengajukan bantuan sosial secara mandiri. Nantinya, sistem akan menilai kelayakan penerima berdasarkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
“Siapapun bisa mengajukan bansos, nanti akan dipilih sistem layak dan tidaknya. Ini sedang diuji cobakan,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan teknologi ini dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan, dengan tahap uji coba diterapkan pada dua program utama Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Teknologi ini dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu yang diuji cobakan adalah program dari Kementerian Sosial yaitu PKH dan BPNT,” pungkasnya. (Ima/srp)
