bongkah.id – Suasana haru dan harapan baru menyelimuti Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ketika Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, memimpin seremoni groundbreaking rekonstruksi pesantren, Kamis (11/12/2025).
Momen itu menjadi titik awal pembenahan sarana dan prasarana yang selama ini dinilai krusial demi keamanan dan kenyamanan para santri.
Di halaman pesantren yang mulai dirapatkan tiang-tiang pembangunan, sejumlah tokoh turut hadir memberikan dukungan.
Pengasuh Ponpes Al Khoziny KH Salam Mujib, Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, serta perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, PUPR, Kemenag, hingga Kementerian Pemberdayaan Masyarakat tampak berbaur dalam satu kesempatan yang jarang terjadi yakni langkah besar untuk masa depan pendidikan pesantren.
Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa groundbreaking tersebut bukan sekadar acara simbolis. Baginya, momen itu adalah ajakan untuk kembali bermuhasabah, menata ulang komitmen antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperhatikan kualitas fasilitas belajar, terutama di pesantren yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan karakter bangsa.
“Ini momentum muhasabah, evaluasi, gotong royong, dan kebersamaan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang utuh, termasuk sarana-prasarana yang memadai bagi santri,” ujar Cak Imin, menekankan bahwa pondasi pendidikan tidak hanya soal kurikulum, melainkan juga lingkungan yang aman dan layak.
Ia kemudian menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga. Menurutnya, perbaikan kualitas pendidikan tidak bisa ditanggung oleh pemerintah pusat seorang diri.
Sinergi antara daerah, pengasuh pesantren, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembinaan terhadap santri berjalan holistik.
“Pemerintah sampai daerah harus kolaborasi dengan pengasuh pesantren. Selain ilmu agama dan umum, santri juga harus dibekali skill agar siap mandiri baik sebagai pekerja maupun pengusaha,” tegasnya.
Muhaimin juga mengungkapkan bahwa audit sarana-prasarana pesantren terus digencarkan. Hingga kini, sudah 80 pesantren yang menjalani audit, dan jumlah itu akan terus bertambah.
Ia mengajak masyarakat untuk bersikap proaktif melaporkan kondisi lembaga pendidikan yang dinilai membahayakan keselamatan anak didik.
“Kalau ada lembaga pendidikan yang rawan dan membahayakan anak didik, segera lapor ke pemerintah daerah. Kita bangun solidaritas agar tak ada lagi tragedi sebelumnya,” ujarnya.
Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny sendiri rencananya dikerjakan oleh Kementerian PUPR di atas lahan seluas 3.700 meter persegi. Proyek ini menggunakan anggaran APBN dan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan ruang fiskal pemerintah.
Beberapa wilayah terdampak akan masuk penanganan khusus Kementerian PMK, sementara lokasi yang dinilai tidak layak akan menjadi prioritas perbaikan oleh PUPR.
“Anggarannya menggunakan APBN dan dilakukan bertahap karena keterbatasan fiskal. Daerah terdampak tertentu akan ditangani Kementerian PMK secara khusus. Yang tidak layak nanti dijelaskan oleh PU,” pungkasnya.
Dengan dimulainya rekonstruksi ini, harapan baru terbuka bagi para santri dan masyarakat sekitar.
Pondok Pesantren Al Khoziny bukan hanya dibangun kembali secara fisik, tetapi juga diperkuat sebagai ruang pendidikan yang aman, layak, dan penuh nilai kebersamaan. (anto)
