Bongkah.id — Di antara deretan kursi Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025) pagi itu, Bupati Jombang, Warsubi, duduk bersama para kepala daerah lain.
Hari itu bukan sekadar penandatanganan berkas pinjam pakai aset. Bagi Warsubi, coretan tinta di kertas itu adalah awal dari harapan baru, membuka jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga miskin di Jombang agar tak lagi putus sekolah.
Penandatanganan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah dan universitas ini adalah bagian dari pelaksanaan Sekolah Rakyat, program gagasan Kementerian Sosial RI yang ditujukan untuk menekan angka anak putus sekolah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penanganan fakir miskin dan anak terlantar bukan sekadar program, tapi amanat konstitusi yang diatur Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
“Program Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab kenyataan bahwa masih ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum pernah sekolah atau putus sekolah,” ujarnya.
Tak hanya menyediakan ruang kelas, negara melalui Sekolah Rakyat menyiapkan asrama, makanan, perlengkapan belajar, layanan kesehatan, hingga pemetaan bakat.
“Di negeri yang besar, anak-anak tidak boleh kecil impian hanya karena miskin orang tuanya. Negara boleh tidak mewariskan harta, tetapi tidak boleh gagal mewariskan harapan,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Bagi Warsubi, komitmen membangun Sekolah Rakyat di Jombang sejalan dengan semangat daerahnya untuk memutus rantai kemiskinan.
“Kami menyiapkan lahan dan aset daerah yang akan dimanfaatkan sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jombang. Kami ingin memastikan mereka tidak kehilangan harapan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ungkapnya usai penandatanganan.
Dalam tahap pertama, program Sekolah Rakyat akan berdiri di 100 titik di 87 kabupaten/kota di 29 provinsi, termasuk Kabupaten Jombang. Targetnya, 9.775 siswa akan mulai belajar pada Tahun Ajaran 2025/2026, tepatnya 14 Juli mendatang.
Tak tanggung-tanggung, Warsubi menyebut Pemerintah Kabupaten Jombang menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
“Dalam skema pinjam pakai ini, Pemerintah Kabupaten Jombang akan menyediakan bangunan dan lahan yang akan direnovasi sesuai standar Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR,” jelasnya.
Fasilitas pun dirancang lengkap, ruang belajar, asrama, ruang makan, sarana olahraga, hingga peralatan digital seperti smartboard, laptop, dan komputer.
“Saya sangat mendukung program ini karena selain menjamin kebutuhan siswa, program Sekolah Rakyat juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi lokal,” ungkap Warsubi.
Pemberdayaan ini, menurutnya, tak hanya berhenti di anak-anak. Orang tua siswa pun akan diberdayakan lewat program perbaikan rumah tidak layak huni, pelatihan wirausaha, hingga rehabilitasi kawasan kumuh di sekitar lokasi sekolah.
Sekolah Rakyat Jombang pun akan mengusung kurikulum khusus yang memadukan pendidikan formal, pembinaan karakter, literasi digital, sampai penyiapan calon-calon pemimpin muda.
Selain lahan di Dusun Ploso Wedi, Warsubi mengungkapkan ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Terminal Kargo Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, yang telah diverifikasi oleh Kementerian PUPR.
“Para guru dan tenaga kependidikan diseleksi ketat, sebagian besar diangkat melalui skema PPPK dan ASN penugasan lintas kementerian, bekerja sama dengan TNI, Kemenpan RB, BKN, Kemendikdasmen, dan Kemenag. Sehingga pengajarnya juga tidak main-main,” tambahnya.
Langkah konkret ini pun sekaligus mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta INPRES 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program-program sosial berjalan tepat sasaran. (ima/sip)
