Bongkah.id – Partai Gerindra menemukan penyaluran bantuan sosial tunai dan sembako untuk masyarakat terdapak pandemik virus corona terindikasi di berbagai daerah masih berantakan. Sedikitnya, 10-15% warga yang berhak terindikasi belum menerima bantuan senilai Rp 600 ribu.
Temuan ini diperoleh tim relawan yang diterjunkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Sandi, demikian politisi ini akrab disapa, menyebutkan masih banyaknya warga yang belum menerima bantuan lantaran data penerima bansos yang dimiliki pemerintah kurang akurat.
“Temuan relawan kami di bawah bahwa menunjukkan tingkat akurasi data yang dimiliki pemerintah itu 80-85 persen. Jadi, ada 10-15 persen dari masyarakat yang berhak yang belum tersentuh,” kata Sandiaga Uno dalam acara halal bi halal virtual, Senin (8/6/2020).
Sandi mengungkapkan, relawannya yang diterjunkan mengantongi sampel data penyaluran bansos di daerah Bantar Gebang , Bekasi; Kampung Nelayan Pluit, Jakarta Utara dan sebagian di wilayah Jawa Barat serta DKI yang lain. Padahal, lanjut Sandi, masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah berupa dana tunai dan sembako untuk melanjutkan hidup di tengah wabah Covid-19.
“Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan saat sekarang (pandemik covid-19) tidak terdata oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan DKI,” ujar mantan calon wakil presiden 2019 itu.
Pemerintah memberikan bansos berupa uang tunai dan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Nilai bantuan yang semula Rp 600 ribu dipotong menjadi Rp 300 ribu setelah masa pemberiannya diperpanjang sampai Desember 2020.
Namun, Sandi tidak mau menyalahkan pemerintah atas kelalaian dan ketidakakuratan data tersebut. Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah membantu pemerintah dalam proses melakukan verifikasi dan validasi data.
“Masyarakat juga bisa berperan aktif melaporkan lingkungan terdekatnya yang memang membutuhkan bantuan tapi belum terdata. Mari kita, tetangga kita, kita verifikasi dan laporkan kepada pemerintah tentang data yang mungkin tumpang tindih,” tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. (bid)
