Bongkah.id – Bau anyir money politic pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko Cs kian menyengat. Peserta KLB meradang karena hanya menerima Rp 5 juta, jauh di bawah iming-iming hadiah yang dijanjikan Rp 100 juta.
Protes diungkapkan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas. Dia merupakan salah satu peserta KLB di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Desa Suka Makmur Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
“Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya dengan iming-imingi uang dan saya ikut. Saya hanya dapat uang lima juta dari KLB,” ujar Gerald dalam video testimoni yang ditayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/3/2021).
Gerald melayangkan protes bersama sejumlah peserta KLB lainnya. Usai aksi itu, mereka sempat dipanggil dan bertemu dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
“Kami memberontak karena tidak sesuai harapan. Kemudian dipanggil, lalu ditambahi lima juta oleh Bapak M Nazaruddin. Jadi total kami dapat Rp 10 juta,” ujarnya.
Gerald menceritakan, peserta KLB mulanya dijanjikan mendapat uang Rp 100 juta yang diberikan bertahap. Pada saat tiba di lokasi, peserta dijanjikan mendapat Rp 25 juta, dan sisanya setelah KLB selesai.
Ia sempat mengungkapkan kejanggalan dari digelarnya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pertama adalah ketika dirinya yang tak memiliki hak suara, tetap diundang untuk menghadiri forum yang memiliki Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Awalnya, ia mengaku tak ingin mengikuti KLB tersebut, karena sudah diingatkan oleh Ketua DPD di wilayahnya. Namun pihak yang mengajaknya mengatakan, dirinya merupakan pemilik suara sah, ditambah dengan janji uang Rp 100 juta yang membuatnya setuju untuk menghadiri KLB.
“Ya tidak apa-apa yang penting ikut saja ke lokasi KLB, kita memilih ketum Pak Moeldoko dan dapat 100 juta. Kalau saya tidak di lokasi saya mendapatkan 25 persen, selesai KLB baru mendapatkan sisanya,” ujar Gerald.
Permasalahan kedua adalah proses pemilihan ketua umum. Jhoni Allen Marbun selaku pimpinan sidang KLB menanyakan secara langsung kepada peserta yang hadir untuk memilih ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Baca: KLB Demokrat Ricuh, Massa Pro Moeldoko Serang Pendukung Loyal AHY
Jhoni, kata Gerald, kemudian menanyakan siapa peserta yang memilih Moeldoko dan kemudian peserta yang memilihnya akan berdiri. Lalu, ia kembali menanyakan siapa yang memilih mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie dan kembali diikuti oleh peserta yang berdiri memilihnya.
“Tiba-tiba yang terpilih ketua umum dalam KLB adalah Pak Moeldoko. Sementara Pak Moeldoko tidak ada di tempat KLB, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua,” ujar Gerald.
Permasalahan selanjutnya adalah Moeldoko yang tiba-tiba sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat dalam KLB. Padahal KTA perlu ditandatangani oleh ketua umum partai, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Selain itu, kata Gerald, pemilihan Moeldoko dipastikannya melanggar AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pada 2020. Dalam KLB tersebut, Jhoni justru menunjukkan AD/ART baru yang membuat penunjukan Moeldoko sah.
“Saya menyatakan di sini sebagai pelaku dalam kongres tersebut, saya menolak hasil kongres itu. Karena banyak yang tidak sesuai aturan partai, tidak sesuai aturan yang berlaku, tidak sesuai AD/ART yang berlaku,” ujar Gerald.
Hingga berita ini diturunkan, Jhoni Allen Marbun tidak merespons pertanyaan awak media melalui sambungan telepon. Pada hari ini, Jhoni hanya mengirim keterangan pers kepada media.
Ia pun hanya memberikan pernyataan bantahan terkait tudingan yang menyebut Kepala KSP Moeldoko yang terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang adalah mewakili Istana.
Jhoni menjelaskan, inisiatif awal pendekatan Moeldoko datang dari kader-kader di internal partai. Jhoni menyebut, banyak kader yang tertarik dengan figur dan sosok seorang Kepala KSP itu.
“Kamilah yang datang meminang. Kami melihat Jenderal yang sangat potensial dan tidak memiliki kecacatan,” ujar Jhoni.
AHY Pimpin Apel Siaga 514 DPC PD
Terpisah pada hari ini, Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono bersama 34 pengurus DPD se-Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan mereka untuk menyerahkan dokumen legalitas kepengurusan PD yang sah dan bukti ilegalitas KLB Deli Serdang yang mendaulat Moeldoko sebagai Ketum.
“Tadi pagi, bersama pengurus DPP @Pdemokrat & 34 Ketua DPD PD se-Indonesia, saya menyerahkan sejumlah berkas legalitas Partai Demokrat yang sah & bukti ilegalitas KLB Deli Serdang ke Kemenkumham. Ini adalah langkah-langkah hukum yang kami tempuh, untuk mendapatkan keadilan,” tulis AHY melalui akun twitternya, @AgusYudhoyono, Senin (8/3/2021).
Usai menyerahkan dokumen ke Kemenkumham, AHY menggelar apel siaga virtual dengan 514 pengurus DPC se-Indonesia. Dari rapat daring itu, AHY dapat memastikan, hanya mayoritas pengurus sah PD di daerah tak ikut KLB Deli Serdang.
“Kami pastikan 93% pemilik suara berada di daerah masing2. Kami solid terus melawan KLB ilegal. Menjaga demokrat, menjaga demokrasi,” cuitnya. (bid)
