Bongkah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah mencairkan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut disalurkan kepada delapan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Jombang, dengan total nilai mencapai Rp4,5 miliar lebih.
Kepala Bakesbangpol Jombang, Budi Winarno, mengatakan pencairan dana Banpol dilakukan pada Juli 2025.
“Seluruh anggaran sudah dicairkan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jombang,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Dari total delapan penerima, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tercatat memperoleh alokasi dana terbesar, yakni Rp1,08 miliar. Jumlah itu sesuai dengan perolehan suara PKB pada Pemilu 2024 sebanyak 180.608 suara sah.
“PKB mendapatkan Banpol paling besar karena memiliki perolehan suara terbanyak di Jombang,” jelas Budi.
Ia menjelaskan, besaran Banpol ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing parpol pada Pemilu sebelumnya, dengan ketetapan Rp6.000 per suara.
Rincian Dana Banpol 2025 di Kabupaten Jombang:
1. PKB – Rp1.083.648.000 (180.608 suara)
2. PDI Perjuangan – Rp899.964.000 (149.994 suara)
3. Gerindra – Rp807.120.000 (134.520 suara)
4. PPP – Rp466.500.000 (77.750 suara)
5. Golkar – Rp431.430.000 (71.905 suara)
6. Demokrat – Rp357.606.000 (59.601 suara)
7. PKS – Rp282.960.000 (47.160 suara)
8. NasDem – Rp189.732.000 (31.622 suara)
Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa dana Banpol wajib digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Sebanyak 60 persen untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat, dan 40 persen sisanya untuk kebutuhan kesekretariatan partai,” tegasnya.
Setiap parpol penerima juga diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana di akhir tahun anggaran.
“Meskipun pencairan dilakukan pertengahan tahun, kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya tetap bisa dimasukkan dalam LPJ,” tambahnya.
Penyaluran dana Banpol ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan partai politik, sekaligus mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangannya. (Ima/sip)
