Bongkah.id – Beredarnya surat instruksi DPP PDI Perjuangan kepada seluruh kadernya untuk mengikuti rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) merambah sampai Jawa Timur. Bahkan belasan pengurus aktif partai banteng beberapa daerah di Jatim disebut telah mendaftarkan diri.
Setidaknya ada 15 kader PDIP di Jatim yang dikabarkan mendaftar menjadi koordinator PKH Kemensos.
“Yang daftar bukan pengurus tapi anggota. Kalau anggota nggak masalah kan? Cuma 15 (orang) kalau gak salah,” ungkap Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno, Kamis (6/8/2020).
Menurut Untari, tidak ada masalah jika yang mendaftar hanya kader partai atau anggota biasa. Apalagi, kata Untari, partainya juga tak pernah mempermasalahkan jika ada kader partai lain yang ingin mendaftar menjadi koordinator PKH.
“Jadi ya sama-sama ya karena ini program pemerintah. Masa sih gak boleh PDIP daftar,” tandas Anggota DPRD Jatim ini.
Untari memastikan, PDIP tidak akan melakukan pendekatan apapun ke pemerintah demi meloloskan kadernya. Termasuk 15 kader PDIP Jatim, lanjutnya, juga masih harus bersaing dengan pendaftar lainnya.
Sementara tingkat persaingan untuk mendapatkan posisi PKH Kemensos juga ketat. Mengingat, sepengetahuan Untari, jatah ‘kursi’nya hanya untuk enam orang.
“Kan cuma 6 kabupaten jadi yang dibutuhkan cuma 6 koordinator,” ujar mantan Anggota DPRD Kota Malang ini.
Terlebih, para pendaftar juga memiliki latar belakang beragam, bukan hanya dari partai politik. Ia menyebutkan, banyak juga kader non partai di antaranya dari organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang ikut berkompetisi.
Pernyataan Untari tadi seakan menyindir PMII. Sebab, sebelumnya organisasi kemahasiswaan itu melontarkan kritik keras atas beredarnya instruksi DPP PDIP kepada kadernya untuk mendaftar sebagai koordinator program pemerintah.
“Instruksi ini sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik jangan menyalanggunakan kekuasaan dengan terlibat cawe-cawe urusan program pemerintahan, apalagi itu program sosial,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar PMII Agus Mulyono, Selasa lalu (4/8/2020).
Agus mengatakan, koordinator PKH dari kader partai politik akan menghilangkan akuntabilitas dan transparansi program. Pendaftaran koordinator PKH juga tak berguna, jika yang terpilih merupakan kader dari partai.
“Apalagi ini sebuah instruksi dari pimpinan partai politik. Instruksi ini sudah satu tingkat di atas rekomendasi,” ujar Agus.
Sebelumnya beredar surat DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang diterbitkan untuk seluruh kadernya. Surat yang seharusnya bersifat rahasia itu bocor ke publik.
Dalam surat yang ditekan Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator PKH Kemensos di tingkat kabupaten dan kota.
“Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan (daftar terlampir) untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut,” demikian isi pokok surat tersebut. (bid)
