bongkah.id – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 menjadi catatan manis. Namun bagi Bupati Sidoarjo, H. Subandi, keberhasilan itu bukan alasan untuk berpuas diri. Ia justru meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikannya sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh, dengan terus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah yang ada.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo berhasil melampaui target. Dari target Rp 2 triliun 691 miliar, PAD yang terkumpul mencapai Rp 2 triliun 721 miliar. Angka tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah yang solid, sekaligus potensi besar yang masih bisa digali.
“Keberhasilan ini kami harap bisa terus ditingkatkan. Kuncinya adalah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada,” tegas Bupati Subandi saat memimpin coffee morning bersama kepala OPD di lingkungan Setda Sidoarjo, Senin (5/1/2026).
Secara struktural, PAD Kabupaten Sidoarjo bersumber dari beberapa sektor utama. Di antaranya pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak restoran, hotel, reklame, dan pajak penerangan jalan. Selain itu, kontribusi PAD juga berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Di antara sumber tersebut, sektor retribusi daerah menjadi perhatian khusus bupati.
Menurutnya, sektor ini masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan, terutama retribusi parkir yang kini dikelola langsung oleh Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan. “Target PAD memang sudah terpenuhi, tetapi retribusi daerah, khususnya parkir, masih perlu perhatian serius. Dari Dishub, pendapatan parkir belum maksimal dan ini harus terus dimaksimalkan,” ujar Bupati Subandi.
Ia menekankan pentingnya tata kelola parkir yang lebih modern dan transparan. Digitalisasi parkir menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu menutup celah kebocoran sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Sistem pembayaran manual dinilai sudah saatnya ditinggalkan.
“Saya minta dikoreksi ulang. Jangan lagi menggunakan karcis manual. Kita dorong pembayaran parkir secara digital agar pendapatan retribusi di Kabupaten Sidoarjo bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Budi Basuki, menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi parkir tengah disiapkan. Ke depan, pengguna layanan parkir dapat melakukan pembayaran secara non-tunai melalui QRIS. “Pembayaran elektronik melalui QRIS sedang kami siapkan,” ungkapnya.
Menurut Budi Basuki, penerapan sistem non-tunai ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir. Dengan sistem yang lebih modern, ia optimistis target retribusi parkir tahun 2026 sebesar Rp 13,5 miliar dapat tercapai.
“Sejak tahun ini pengelolaan parkir sudah sepenuhnya dilakukan Dishub. Mudah-mudahan target retribusi parkir bisa tercapai,” katanya.
Ia menambahkan, per 1 Januari 2026, pengelolaan parkir resmi dilakukan oleh Dishub Sidoarjo. Pemungutan retribusi sudah mulai berjalan sejak Kamis lalu, dengan menggandeng sekitar 200 juru parkir sebagai mitra di kurang lebih 200 titik parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
“Hasil penerimaan retribusi parkir pada hari pertama sudah kami setor ke rekening bendahara penerimaan Dishub sebesar Rp 25 juta 212 ribu pada Jumat, 2 Januari kemarin,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah demi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. (anto)
