Bongkah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani membenarkan pemerintah akan memberikan bantuan uang tunai kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Selain itu, bansos untuk keluarga terdampak Covid-19 ditambah berupa beras dan masanya diperpanjang hingga Desember 2020.
Pemerintah menargetkan bantuan gaji itu bisa menjangkau 13 juta pekerja. Alokasi anggarannya ditaksir sebesar Rp 31,2 triliun.
“Pemerintah mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah dibawah Rp 5 juta. Saat ini, kita sedang identifikasi targetnya,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu (5/8/2020).
Sri Mulyani mengatakan, bantuan tersebut diharapkan bisa mengungkit ekonomi Indonesia. Terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, bansos untuk para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditambah dalam bentuk beras 5 kilogram. Tambahan ini diproyeksikan bisa menyentuh 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM).
“Anggarannya diperkirakan Rp 4,6 triliun. Program bantuan PKH ini sampai Desember 2020,” ujarnya.
Meski demikian, mengungkapkan jumlah bantuan langsung tunai (BLT) akan dikurangi dari sebelumnya Rp 600 ribu menjadi Rp 300 per bulan. Pengurangan jumlah BLT tersebut akan dilaksanakan mulai September 2020.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar Rp 500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH dengan total target penerima mencapai 10 juta orang. Total kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
“Ini akan dibayarkan Agustus,” ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Pemerintah juga memberikan bantuan sosial produktif yang ditujukan kepada 12 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan anggaran mendekati Rp 30 triliun. Menurut Sri, pelaku UMKM akan mendapatkan Rp 2,4 juta yang diarahkan untuk kegiatan produktif.
Untuk program Kartu Prakerja, lanjut Sri, pemerintah telah melakukan perbaikan. Menurutnya, pencairan bagi yang peserta sudah mendaftar secara online pada gelombang 1-3 akan segera dilakukan. PMO Kartu Prakerja juga siap membuka pendaftaran gelombang 4 dalam waktu dekat.
“Kami berharap target peserta sebanyak 5,6 juta bisa segera mendapat manfaat dari program Kartu Prakerja,” tandasnya.
Selanjutnya, Sri menyebutkan, pemerintah akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester II melalui penyerapan sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat.
Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).
“Ini dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar,” tuturnya. (bid)
