Bongkah.id – Banyaknya bantuan untuk penanganan COVID-19 yang diterima Pemkot Surabaya, merangsang Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar Rp 196 miliar dari APBD Surabaya, yang rencananya akan digunakan untuk penanganan COVID-19 di Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Mohammad Machmud lewat ponsel mengatakan, Kamis (04/06/2020), dalam teleconference Pemkot Surabaya dengan DPRD Surabaya pada Maret 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan telah menganggarkan Rp196 miliar untuk penanganan COVID-19 di Surabaya.
“Kendati sudah menyatakan adanya anggaran APBD sebesar Rp196 miliar itu, tapi sampai sekarang belum terlihat penggunaan anggaran itu untuk Covid-19 di Surabaya. Sebab banyaknya bantuan sarana dan prasarana penanggulangan Covid-19 dari perorangan, perusahaan, dan instansi pemerintah,” kata mantan wartawan Harian Memorandum ini.
Banyaknya bantuan sarana dan prasarana penanggulangan Covid-19 yang diterima Pemkot Surabaya, menurut dia, anggaran sebesar Rp196 miliar dari APBD itu tidak akan habis terpakai untuk Covid-19. Pasti akan tersisa cukup banyak.
“Namun sampai sekarang belum ada laporan penggunaan APBD, yang dipakai sudah berapa dan untuk apa saja. Saya malah dapat laporan katanya banyak sembako yang menumpuk di kantor kecamatan,” ujarnya.
Yang dilakukan Pemkot Surabaya, dikatakan, DPRD Surabaya hanya diberi lembaran kertas sebagai formalitas. Laporan penerimaan bantuan penanganan COVID-19 dari berbagai pihak, termasuk para pengusaha dan didisitribusikan ke mana saja bantuan itu.
Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menilai, Pemkot Surabaya selama ini terkesan hanya menunggu bantuan-bantuan saja. Bantuan itu nantinya digunakan untuk membantu warga Surabaya di tengah pandemi COVID-19.
“Pertanyaan sebenarnya siapa yang menyelesaikan masalah bantuan untuk warga Surabaya korban pandemi Covid-19? Pemkot yang sudah mengajukan anggaran APBD, atau para pengusaha,” tanyanya.
Bahkan, menurut politikus Parta Demokrat ini, ada saran dari beberapa pihak agar Pemkot Surabaya membeli mobil laboratorium PCR baru-baru ini. Saran itu sudah terlambat, karena pandemi Covid-19 sudah berjalan tiga bulan.
Karena itu, Machmud meminta Pemkot Surabaya, untuk fokus dalam menangani Covid-19. Pertambahan kasusnya sangat signifikan, sehingga Surabaya kini terkategori merah.
Selain itu, ia meminta Pemkot Surabaya bersikap bijak jika ada kritik dari Pemerintah Provinsi Jatim, terkait penanganan COVID-19 di Surabaya. Kritikan itu sebagai masukan. Untuk bahan introspeksi diri. Melengkapi dan menyempurnakan tindakan selama ini, yang mungkin kurang tepat guna atau tepat sasaran. (ima)
