Bongkah.id – Kurikulum pendidikan formal (sekolah) bakal berubah lagi di tahun 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menguji coba penerapannya pada tahun depan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan, kurikulum baru ini merupakan bentuk penyederhanaan dan rasionalisasi dari kurikulum 2013. Nadiem menyatakan, modifikasi kurikulum yang bakal diuji coba nanti juga berkaca pada pengalaman kurikulum darurat yang diterbitkan selama pandemi. Karena kurikulum darurat sudah melewati proses penyederhanaan yang juga dilalui kurikulum baru.
Salah satu ciri kurikulum baru ini yaitu, tenaga pengajar harus mengetahui kompetensi dan kemampuan masing-masing siswa di kelasnya. Dengan demikian, para guru akan mengajar berdasarkan kompetensi dan kemampuan siswa.
“Kita ada tim yang kuat yang sedang melaksanakan. Tahun 2021 akan mulai kita coba di berbagai sekolah penggerak,” ujarnya pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Menurut Nadiem, kurikulum baru akan memiliki berbagai modul yang bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nantinya, guru yang akan memutuskan modul yang cocok dipakai untuk masing-masing siswa.
“Tidak diseragamkan kompetensinya, tapi diberi kemerdekaan guru mengajar di level yang tepat untuk anaknya. Anak tidak belajar kalau terlalu gampang, anak tidak belajar kalau terlalu sulit,” katanya.
Selain kurikulum baru, Nadiem mengatakan, tahun 2021 juga bakal jadi tahun pertama Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) atau pengganti Ujian Nasional (UN) digelar di seluruh Indonesia. Pihaknya bakal melakukan penyempurnaan sistem, perlengkapan fasilitas dan pelatihan guru untuk pelaksanaan AKM sepanjang 2021 mendatang.
“Tidak mungkin lancar, karena pertama kali tahun 2021 pasti banyak tantangan. Tapi Insyaallah dengan dukungan kepala dinas kita bisa pastikan infrastruktur siap,” tuturnya.
Untuk menjalankan proses modifikasi kurikulum serta penyempurnaan AKM, Kemendikbud menganggarkan dana hingga Rp 1,48 triliun pada tahun anggaran 2021.Rinciannya sebesar Rp 518,8 miliar untuk pelatihan-pendampingan kurikulum untuk guru dan tenaga kependidikan, serta Rp 137,8 miliar untuk pengembangan kurikulum.
Kemudian Rp 346,9 miliar untuk implementasi kurikulum di sekolah dan daerah, Rp 358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi. Serta Rp 120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah terkait AKM. (bid)
