bongkah.id — Pemerintah memutuskan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp 100 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan anggaran subsidi diperkirakan berada di kisaran Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun.
“Rp 90 triliun sampai Rp 100 triliun, itu subsidi, kompensasi lain lagi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Dengan tambahan tersebut, total anggaran subsidi dan kompensasi energi yang semula dialokasikan sebesar Rp 381,3 triliun berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp 481,3 triliun.
Dalam APBN 2026, pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp 210,06 triliun.
Rinciannya meliputi subsidi BBM jenis tertentu sebesar Rp 25,14 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp 80,26 triliun, serta subsidi listrik Rp 104,64 triliun.
Purbaya menjelaskan, tambahan beban tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Untuk menutup kebutuhan anggaran, pemerintah akan mengandalkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga melalui beberapa tahap penghematan.
Jika kondisi mendesak, pemerintah juga membuka opsi menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Pemerintah memastikan defisit APBN tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen, meskipun tekanan terhadap fiskal meningkat seiring kenaikan harga minyak dunia. (kim)
